PENAKALTENG, Muara Teweh – Puluhan warga dari Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi Barito Utara menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Rabu pagi (4/6/2025). Mereka mendesak pemerintah daerah, khususnya Penjabat (Pj) Bupati Indra Gunawan, untuk segera bertindak tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran netralitas dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU).
Aksi ini menyoroti ketidaknetralan ASN, termasuk pejabat di level camat dan lurah di wilayah pedalaman, yang berpotensi merusak proses demokrasi di Barito Utara. Koordinator aksi, Abdi Helmi, menegaskan bahwa kegagalan pemerintah menindak ASN yang berpolitik praktis akan mencederai kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
“Kalau pemerintah tidak tegas, berarti mereka membiarkan demokrasi kita dikangkangi oleh kepentingan oknum ASN. Kami tidak akan diam melihat hal ini terjadi,” ujar Abdi dengan nada tegas.
Namun, aksi kali ini juga mengungkap ketidakhadiran Pj Bupati Indra Gunawan yang sedang bertugas di luar daerah, menimbulkan pertanyaan publik tentang keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah serius ini.
Mewakili Pj Bupati, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, Everiady Noor, menyatakan aspirasi masyarakat telah diterima dan akan disampaikan kepada pimpinan. Meski demikian, sikap pemerintah dinilai belum cukup meyakinkan mengingat tudingan pelanggaran berasal dari sejumlah oknum ASN.
“Kami berkomitmen menjaga netralitas ASN dan akan menindak oknum sesuai aturan,” kata Everiady. Namun, warga berharap tindakan nyata segera terlihat, bukan sekadar janji.
Kegagalan menegakkan netralitas ASN bukan hanya berisiko merusak proses PSU, tetapi juga mengancam legitimasi pemerintahan dan kepercayaan publik secara luas. Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi Barito Utara menegaskan akan terus mengawal dan mengawasi pemerintah agar tidak ada kompromi dalam menjaga integritas demokrasi. (bvs)