PENAKALTENG, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB menilai langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan dan pendidikan.
Kegiatan yang dirangkai dengan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi itu dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri di Aula C Setda Barito Utara, Senin (11/5/2026).
“Kami dari DPRD Barito Utara sangat mendukung langkah pemerintah daerah mengikuti rakor ini, karena pengendalian inflasi menjadi salah satu hal penting yang langsung dirasakan masyarakat, terutama terkait harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat,” kata Patih Herman AB.
Menurutnya, pengendalian inflasi daerah memerlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh stakeholder agar kestabilan harga dan distribusi kebutuhan pokok tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi.
Ia mengatakan koordinasi lintas instansi harus terus diperkuat, baik dalam menjaga distribusi barang, kestabilan harga pasar maupun ketahanan pangan daerah. DPRD Barito Utara, lanjutnya, siap mendukung berbagai program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain pengendalian inflasi, Patih Herman AB juga mengapresiasi launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas sejak dini.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian penting dalam membangun mental dan karakter generasi penerus bangsa agar budaya jujur dan transparan semakin kuat di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan.
Sebelumnya, Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia melalui Zoom Meeting. Di Kabupaten Barito Utara, kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Barito Utara Drs. Muhlis didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara M. Mastur serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan H. Siswandoyo bersama dinas terkait lainnya. (bvs)