PENAKALTENG, Muara Teweh – Memasuki triwulan akhir tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mencatatkan realisasi belanja daerah rata-rata di atas 60 persen, namun masih ditemukan sejumlah OPD strategis yang tertinggal jauh, dengan serapan di bawah 40 persen. Kondisi ini mendorong Bupati H. Shalahuddin untuk menyerukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengetatan pengawasan.
“Belanja daerah adalah motor pembangunan. OPD yang masih lambat harus mempercepat kinerja fisik dan administrasi agar serapan sesuai target RPJMD,” tegas Shalahuddin dalam apel gabungan, Senin (13/10/2025).
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, Sekretariat Daerah menjadi OPD dengan pagu tertinggi mencapai Rp142,04 miliar, dan realisasi 69,36 persen.
Dinas Pendidikan, meski memiliki pagu jumbo hingga Rp622,35 miliar, baru menyerap 49,76 persen.
Beberapa OPD yang mencatat serapan anggaran cukup tinggi:
- BKPSDM – 62,11 persen
- Disporapar – 61,92 persen
- Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan – 61,27 persen
- BPKAD – 59,97 persen
Namun sejumlah dinas krusial justru masih berada di bawah 40 persen:
- Dinas PU dan Penataan Ruang – 32,59 persen
- Dinas Perkim – 35,46 persen
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP – 31,96 persen
- Dinas Perhubungan – 35,62 persen
- RSUD Muara Teweh – 32,91 persen
Ketimpangan Realisasi di Wilayah Kecamatan
Tak hanya di tingkat OPD, ketimpangan serapan anggaran juga terlihat di lingkup kecamatan.
Lahei Barat mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 43,21 persen, diikuti Teweh Tengah (41,43 persen), dan Lahei (36,95 persen).
Sementara itu, kecamatan dengan capaian terendah yaitu:
- Gunung Purei – 32,24 persen
- Montallat – 35,74 persen
- Teweh Selatan – 36,20 persen
Bupati menegaskan bahwa capaian serapan belanja bukan sekadar angka, melainkan indikator nyata dari efektivitas pelaksanaan program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Ini bukan soal menghabiskan anggaran, tapi soal tanggung jawab atas kinerja dan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Shalahuddin.
Pemkab Barito Utara akan terus mendorong evaluasi berkala dan menekankan penyelesaian kegiatan tepat waktu agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun, yang rawan memicu kualitas pekerjaan yang tidak maksimal. (bvs)