PENAKALTENG, Muara Teweh – Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Lahei untuk penyusunan RKPD 2027 dipenuhi beragam usulan pembangunan, mulai dari jalan, jembatan hingga infrastruktur digital. Di tengah banyaknya aspirasi tersebut, Bupati Barito Utara, Shalahuddin, mengingatkan pentingnya menjaga fokus pada kebutuhan riil masyarakat.
Dalam pembukaan Musrenbang, Shalahuddin menegaskan bahwa tidak semua usulan dapat langsung diakomodasi. Ia menekankan perlunya penyaringan ketat berbasis data agar program yang dipilih benar-benar menjadi prioritas dan berdampak nyata.
“Program harus berbasis kondisi lapangan, bukan sekadar usulan administratif,” ujarnya.
Dominasi usulan infrastruktur dalam forum ini mencerminkan masih kuatnya kebutuhan dasar di wilayah kecamatan. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan pembangunan fisik dengan peningkatan kualitas layanan publik dan pemberdayaan ekonomi.
Tema Musrenbang tahun ini yang menitikberatkan pada produktivitas sektor unggulan dan pelayanan publik dinilai menjadi upaya untuk menggeser orientasi pembangunan agar tidak semata berfokus pada proyek fisik.
Tahun 2027 sendiri disebut sebagai fase krusial dalam pelaksanaan RPJMD Barito Utara 2025–2030. Pada periode ini, program pembangunan dituntut tidak hanya berjalan, tetapi juga terukur dan menunjukkan hasil konkret.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan 11 program unggulan dan 12 prioritas infrastruktur. Kondisi ini membuat proses penentuan skala prioritas di tingkat kecamatan menjadi semakin penting, mengingat keterbatasan anggaran dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.
Ketua panitia Musrenbang Kecamatan Lahei, Harianto, menyebut forum ini sebagai tahap penyaringan dari usulan desa dan kelurahan. Ia berharap hasilnya tidak hanya menjadi daftar panjang aspirasi, tetapi benar-benar tersusun sebagai prioritas yang realistis untuk diwujudkan.
Selain pembahasan program, kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial dan vitamin A sebagai bagian dari intervensi langsung pemerintah di bidang kesejahteraan dan kesehatan.
Diskusi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan pun menjadi kunci dalam menyelaraskan usulan kecamatan dengan arah kebijakan kabupaten, sekaligus memastikan bahwa setiap program yang dipilih mampu menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat Lahei. (bvs)