PENAKALTENG, Muara Teweh – Langkah cepat dan proaktif Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, SE., MPA, dalam memastikan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 menuai apresiasi dari DPRD setempat. Dalam beberapa hari terakhir, Pj Bupati melakukan kunjungan kerja ke sembilan kecamatan di wilayah Barito Utara, membawa pesan netralitas, persatuan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam demokrasi.
Anggota DPRD Barito Utara, H. Tajeri, menyebut langkah ini sebagai bentuk kepemimpinan yang nyata dan bertanggung jawab. Ia menilai kunjungan tersebut tidak hanya menyangkut teknis pelaksanaan PSU yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan integritas proses demokrasi.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Pj Bupati yang turun langsung ke lapangan. Ini menjadi bukti nyata bahwa beliau tidak hanya memimpin dari balik meja, tetapi hadir untuk memastikan semua tahapan PSU berjalan kondusif dan transparan,” ujar Tajeri pada Selasa (15/7/2025).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, pesan yang disampaikan Pj Bupati dalam setiap kunjungan—agar masyarakat tidak golput dan tetap menjaga kerukunan di tengah dinamika politik—sangat tepat dan dibutuhkan.
“PSU bukan sekadar pengulangan teknis, tapi penegasan kembali tentang bagaimana demokrasi dijalankan dengan sehat. Pesan untuk menjaga persatuan dan aktif menggunakan hak pilih adalah fondasi penting dalam membangun masa depan daerah,” lanjutnya.
DPRD Barito Utara, kata Tajeri, menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh seluruh proses PSU, termasuk dari sisi pengawasan, kolaborasi lintas lembaga, dan menjaga stabilitas sosial-politik selama tahapan berlangsung.
“Kami ingin PSU ini menjadi contoh baik. Semua pihak harus terlibat, bukan hanya penyelenggara dan pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil. Ini pelajaran demokrasi yang tidak boleh disia-siakan,” pungkasnya.
PSU Pilkada Barito Utara 2025 menjadi sorotan publik setelah diputuskan oleh KPU menyusul sengketa hasil pemilihan sebelumnya. Pemerintah daerah bersama DPRD kini berupaya memastikan bahwa pelaksanaan ulang tersebut berjalan jujur, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. (bvs)