PENAKALTENG, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, H. Suparjan Efendi, menyatakan bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kejaksaan Negeri Barito Utara merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan aset, penegakan hukum, dan optimalisasi pendapatan daerah. Ia menilai kolaborasi tersebut sebagai pondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Kesepakatan bersama itu ditandatangani di Aula Setda Barito Utara lantai I, Selasa (11/11/2025), dan dihadiri oleh Bupati H. Shalahuddin, unsur Forkopimda, serta pejabat pemerintah daerah.
Dalam tanggapannya, Rabu (12/11/2025), Suparjan menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Menurutnya, pendampingan hukum dari Kejaksaan sangat dibutuhkan karena banyak persoalan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perdata, tata usaha negara, dan pengelolaan aset.
“Kerja sama ini adalah langkah strategis untuk memperkuat prinsip good governance. Dengan pendampingan Kejaksaan, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan setiap kebijakan yang berhubungan dengan aset dan PAD,” ujarnya.
Suparjan menilai pemulihan aset sebagai salah satu komponen terpenting dalam menjaga kekayaan daerah. Banyak aset pemerintah yang belum memiliki penataan hukum yang kuat, sehingga rawan sengketa ataupun pemanfaatan yang tidak tepat. Dengan kerja sama ini, penataan aset diharapkan lebih terstruktur dan memiliki kekuatan administrasi yang jelas.
“Pemulihan aset bukan hanya mengembalikan hak daerah, tetapi juga memastikan aset tersebut benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain aspek aset, Suparjan menekankan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas penting, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal daerah. Kejaksaan dinilai dapat membantu memperkuat kepatuhan hukum para wajib pajak, termasuk dalam hal penagihan dan penertiban regulasi.
“Dengan dukungan Kejari, mekanisme penagihan PAD bisa berjalan lebih efektif, namun tetap mengedepankan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat,” jelasnya.
Sebagai anggota legislatif, Suparjan memastikan bahwa DPRD siap bersinergi dalam pengawasan maupun kebijakan anggaran, sehingga kerja sama antara Pemkab dan Kejari dapat memberikan hasil nyata bagi pembangunan daerah.
“Kami di DPRD siap mendukung penuh. Kolaborasi lintas lembaga seperti ini sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berintegritas,” pungkasnya. (bvs)