PENAKALTENG, Palangka Raya — Meski pemerintah pusat menetapkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kota Palangka Raya telah dinolkan, anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Menurutnya, masih banyak warga yang hidup dalam kondisi kemiskinan non-ekstrem, berada tepat di ambang batas garis kemiskinan.
“Fokus tidak cukup hanya pada statistik, tapi juga pada kondisi nyata di lapangan,” tegas Bennie usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Senin (4/8).
Peluang Kerja dan UMKM Jadi Kunci
Bennie menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan secara struktural. Ia mendorong agar dukungan terhadap pelaku UMKM diperluas, terutama di kawasan pinggiran kota yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh program penguatan ekonomi lokal.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi harus dilakukan secara inklusif, bukan hanya berfokus pada bantuan sosial semata.
“Masyarakat tidak butuh dikasihani. Mereka butuh akses untuk berkembang,” katanya.
Stunting dan Layanan Dasar Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Selain isu kemiskinan, DPRD juga menyoroti stunting yang masih menjadi ancaman tersembunyi bagi generasi muda. Bennie menekankan bahwa layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta edukasi kepada orang tua harus menjadi prioritas dalam program-program intervensi sosial.
“Stunting bukan sekadar urusan gizi, tapi masa depan bangsa. Ini butuh pendekatan lintas sektor,” tegasnya.
Perluas Akses Pendidikan dan Kesehatan Inklusif
Bennie juga mendorong agar program pendidikan gratis dan layanan kesehatan inklusif terus diperluas, terutama bagi warga kurang mampu. Ia menilai bahwa hanya dengan memastikan jaminan dasar terpenuhi, masyarakat dapat keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.
“Dengan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, Palangka Raya bisa lebih baik, dan tentu saja, lebih keren,” tutup Bennie. (ss)