PENAKALTENG, Palangka Raya – Kedamangan Adat Dayak Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai mampu membawa dampak positif bagi tata kelola hutan dan kesejahteraan masyarakat Dayak. Namun, forum Kedamangan menekankan pentingnya pelibatan lembaga adat dalam setiap proses kerja Satgas agar pendekatan yang dilakukan lebih inklusif dan berkeadilan.
Hal ini disampaikan oleh Wawan Embang, Koordinator Forum Damang Kalimantan Tengah, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Perkebunan Sawit untuk Pembangunan Kalimantan Tengah dan Manfaat Satgas Penertiban Kawasan Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (8/5/2025).
“Satgas PKH harus melibatkan Perusda, pemangku adat, dan lembaga adat agar langkah-langkah penertiban lebih selaras dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat,” ujar Wawan.
Ia menyebut selama ini penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan besar, khususnya di sektor sawit, kerap mengabaikan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, Satgas PKH dinilai strategis jika mampu mengembalikan pengelolaan kawasan secara adil dan partisipatif.
FGD ini turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua Harian DAD Kalteng Andrie Elia Embang, Kepala BATAMAD, Kadis Kehutanan Agustan Saining, Kadis Perkebunan Rizky Badjuri, hingga Satgas Garuda PKH yang diwakili Kolonel Inf Rendra.
Acara resmi dibuka oleh Edy Pratowo mewakili Gubernur Kalimantan Tengah dan dihadiri pula oleh Gubernur Agustiar Sabran, Plt Sekda Leonard S Ampung, organisasi masyarakat, perwakilan perusahaan sawit, akademisi, hingga pengurus DAD. (ss)