PENAKALTENG, Muara Teweh – Pasca pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kecamatan di Kabupaten Barito Utara, sejumlah perwakilan FPK kecamatan langsung berinisiatif untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dengan pihak kabupaten guna mengoptimalkan peran mereka dalam memelihara kerukunan dan keberagaman masyarakat di wilayah mereka.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, pada Kamis (9/1/2025), menyatakan bahwa peran FPK kecamatan sebetulnya sudah berakar dalam kehidupan masyarakat setempat, khususnya melalui anggota-anggota yang sebagian besar berasal dari ASN berpengalaman.
“Sebagian besar anggota FPK yang baru dikukuhkan adalah ASN yang sudah berpengalaman dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial. Pengalaman mereka menjadi modal berharga untuk menjaga harmoni di tengah masyarakat yang sangat beragam,” jelas Rayadi, Kamis (9/1/2025).
Rayadi memberi contoh keberhasilan FPK Kecamatan Lahei Barat, yang dikenal sebagai rumah bagi dua suku besar, Bakumpai dan Dusun Malang. Kedua suku ini telah hidup berdampingan secara harmonis jauh sebelum Indonesia merdeka. “Ini adalah warisan budaya yang harus kita jaga dan terus lestarikan,” tegasnya.
Dalam upaya mewujudkan tujuan FPK sebagai wadah interaksi lintas budaya, suku, dan agama, FPK di Barito Utara telah menyiapkan program kerja untuk tahun 2024, yang juga mencakup rencana pembentukan FPK tingkat desa dan kelurahan. Menurut Rayadi, keberadaan FPK di berbagai tingkat pemerintahan diharapkan dapat semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 34 Tahun 2006.
“FPK Barito Utara telah menyusun program kerja 2024 dan terus melakukan konsolidasi. Kami berharap FPK kecamatan dapat segera membentuk FPK di tingkat desa dan kelurahan untuk memperluas jangkauan dan peran mereka dalam masyarakat,” ungkap Rayadi.
Untuk mendukung inisiatif tersebut, pemerintah daerah juga memberikan hibah kepada FPK melalui Badan Kesbangpol dan perangkat daerah lainnya. Rayadi mengajak FPK untuk memanfaatkan musrenbang 2025 guna mengajukan anggaran yang mendukung kegiatan mereka.
Selain itu, FPK Barito Utara berencana menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) untuk melibatkan anggota FPK sebagai relawan dalam program “Batara Bersinar” (Barito Utara Bersih dari Narkoba), yang bertujuan mengurangi peredaran narkoba di wilayah tersebut.
“FPK menjadi contoh nyata hadirnya negara di tengah masyarakat yang beragam. Melalui kolaborasi yang solid, kita bersama-sama menjaga persatuan dan memperkuat Indonesia,” pungkas Rayadi. (bvs)