PENAKALTENG, Muara Teweh – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian serius Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD setempat. Dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025), juru bicara F-KIR, Hj. Sri Neni Trianawati, meminta penjelasan pemerintah daerah terkait faktor penyebab defisit dan strategi penanganannya.
Berdasarkan Raperda APBD 2026, selisih antara pendapatan dan belanja daerah mencapai Rp117.702.692.571 atau 3,75 persen dari total anggaran. F-KIR menekankan pentingnya transparansi terkait pos-pos belanja yang memicu defisit serta rencana penggunaan dana untuk menutup kekurangan tersebut agar tidak menimbulkan risiko fiskal di tahun-tahun mendatang.
Selain defisit, Fraksi F-KIR juga menyoroti alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2,97 triliun dan pemanfaatan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) 2025 yang masuk dalam struktur pembiayaan daerah. Penjelasan rinci terkait hal ini dianggap krusial agar DPRD dapat memastikan alokasi anggaran sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.
“Defisit anggaran harus dikelola dengan hati-hati. Kami minta penjelasan lengkap mengenai pos-pos belanja yang menyebabkan defisit dan strategi pemerintah dalam menutupinya,” ujar Sri Neni.
F-KIR menegaskan siap mengikuti seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2026 bersama Badan Anggaran dan pihak eksekutif, memastikan proses penyusunan anggaran berjalan partisipatif, transparan, dan akuntabel. (bvs)