PENAKALTENG, Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti sejumlah tantangan penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026, mulai dari defisit anggaran hingga infrastruktur yang belum optimal. Sorotan itu disampaikan melalui pemandangan umum fraksi oleh juru bicara Naruk Saritani pada Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Naruk menyatakan fraksinya menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, namun menekankan bahwa fokus pembangunan harus berpihak pada kepentingan masyarakat.
Naruk menekankan perlunya strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan BUMD, optimalisasi aset, serta inovasi layanan publik berbasis digital.
“Masyarakat kini berada di era digital, sehingga layanan publik harus mudah diakses dan memberi manfaat nyata,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar RAPBD 2026 tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Menurut Naruk, arah pembangunan harus realistis dan seluruh kebijakan anggaran harus berpihak pada masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, dan pengurangan ketimpangan sosial.
Masalah infrastruktur mendapat perhatian khusus, terutama jalan yang masih banyak mengalami kerusakan. Fraksi meminta anggaran pemeliharaan direncanakan tepat agar kerusakan tidak semakin parah.
RAPBD 2026 diproyeksikan mengalami defisit 3,75 persen dari total belanja daerah. Naruk mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber pembiayaan secara hati-hati agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.
Di akhir penyampaiannya, Naruk menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Anggaran juga harus berpihak pada kelompok rentan seperti petani, pelaku usaha kecil, perempuan, dan anak.
“Program pemerintah dalam APBD 2026 harus benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (bvs)