PENAKALTENG, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Barito Utara menyatakan dukungannya terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun menegaskan bahwa dukungan tersebut harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang jauh lebih efisien, terukur, dan berpihak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, juru bicara Fraksi PKB, H Parmana Setiawan, menegaskan bahwa waktu pelaksanaan anggaran perubahan yang sangat terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
“Waktu pelaksanaan sangat mepet. Jangan sampai ada program yang justru mangkrak hanya karena perencanaan terburu-buru. Pemerintah harus mengevaluasi ulang mana kegiatan yang betul-betul prioritas,” ujarnya di Gedung DPRD Barito Utara.
Fraksi PKB meminta agar pengalokasian anggaran difokuskan pada sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas, seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial.
“Pengelolaan anggaran harus efisien dan tepat sasaran, terutama untuk menyentuh sektor yang menjadi urat nadi kesejahteraan rakyat,” tegas Parmana.
Salah satu sorotan F-PKB adalah adanya pengurangan pada pos Belanja Transfer sebesar Rp1 miliar. Fraksi menilai perlu adanya penjelasan terbuka mengenai dampak dari pengurangan tersebut, terutama terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat.
“Kami berharap ada transparansi dari pemerintah daerah soal alasan pengurangan ini dan siapa saja yang terdampak. Ini penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik,” katanya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi PKB tetap menyatakan komitmen untuk membahas Raperda ini secara konstruktif bersama pihak eksekutif demi menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis dan berpihak pada rakyat.
“Bismillahirrahmaanirrahiim, kami siap melanjutkan pembahasan dalam rapat gabungan DPRD bersama pemerintah. Semoga langkah ini diridhoi Allah SWT dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Barito Utara,” tutup Parmana. (bvs)