PENAKALTENG, Muara Teweh – Defisit APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 senilai Rp117,7 miliar menjadi sorotan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD setempat. Dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (21/11/2025), juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, menekankan pentingnya pengelolaan defisit secara realistis dan bertanggung jawab agar tidak membebani fiskal jangka panjang.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah menekan belanja tidak prioritas, kegiatan seremonial, dan program pemborosan. Defisit, menurut PKB, hanya layak dibiayai untuk program produktif seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, PKB menyoroti ketergantungan pendapatan daerah pada dana transfer pusat. Partai tersebut mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan tata kelola pajak, digitalisasi layanan, serta pemanfaatan potensi sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa. Kebijakan intensifikasi pajak harus selektif agar tidak membebani UMKM.
Dalam hal belanja, PKB menekankan agar alokasi anggaran memberi dampak langsung ke masyarakat. Prioritas diberikan pada pendidikan, dengan peningkatan sarana sekolah dan kualitas guru; kesehatan, melalui penguatan Puskesmas, Pustu, RSUD, serta pengadaan obat dan alat kesehatan secara transparan; dan infrastruktur wilayah, termasuk jalan antardesa dan antarkecamatan, terutama di pedalaman seperti Teweh Selatan, Lahei, dan Gunung Purei.
Fraksi PKB juga menekankan perlunya penguatan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Dalam sektor pertambangan, PKB meminta perusahaan memenuhi kewajiban CSR, reklamasi, dan kontribusi PAD, serta menanggung kerusakan jalan dan dampak lingkungan sosial.
Suhendra menegaskan bahwa seluruh Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD harus diakomodasi dalam RAPBD 2026, termasuk program infrastruktur kecil, pemberdayaan ekonomi rakyat, bantuan sarana-prasarana desa, dan penguatan UMKM.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah SWT, Fraksi PKB siap membahas Raperda APBD 2026 pada rapat gabungan komisi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara,” pungkas Suhendra. (bvs)