PENAKALTENG, Muara Teweh – Ketergantungan Kabupaten Barito Utara terhadap sektor pertambangan kembali menjadi sorotan, seiring dorongan pemerintah daerah untuk mulai serius menggarap energi baru terbarukan (EBT) sebagai penopang ekonomi masa depan.
Sekretaris Daerah Barito Utara, Drs. Muhlis, mengungkapkan bahwa dominasi batu bara dalam struktur ekonomi daerah masih sangat kuat. Pada 2025, sektor ini menyumbang 35,53 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), bahkan sempat mencapai 48,76 persen pada 2022.
“Kondisi ini tidak bisa terus dipertahankan tanpa strategi transisi. Sumber daya ini terbatas dan akan menurun,” ujarnya dalam kegiatan koordinasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Aula Bappedaridda Muara Teweh, Kamis (23/4/2026).
Meski sektor tambang dan gas memberikan pemasukan besar—termasuk dana bagi hasil sekitar Rp2,9 triliun pada 2025—ketergantungan tersebut dinilai berisiko bagi keberlanjutan ekonomi daerah. Apalagi, energi fosil menghadapi tekanan global, baik dari sisi cadangan maupun fluktuasi harga akibat dinamika geopolitik.
Di sisi lain, Barito Utara memang memiliki sumber energi alternatif seperti gas dari Blok Bangkanai. Produksi gas mencapai sekitar 20 juta kaki kubik per hari dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Namun, pemerintah daerah mengakui bahwa gas bukan solusi jangka panjang karena tetap tergolong energi tak terbarukan.
Situasi ini mendorong perlunya percepatan pengembangan EBT sebagai sumber energi sekaligus penggerak ekonomi baru. Muhlis menilai kolaborasi dengan BRIN menjadi peluang untuk mengubah arah pembangunan yang selama ini bertumpu pada ekstraksi sumber daya.
“Kita tidak hanya bicara energi, tapi juga masa depan ekonomi daerah. Perlu inovasi agar potensi energi terbarukan benar-benar bisa menjadi tulang punggung baru,” katanya.
Kunjungan tim BRIN disebut menjadi langkah awal untuk memetakan potensi dan menyusun strategi konkret pengembangan EBT di wilayah timur Kalimantan Tengah, termasuk Barito Utara.
Dengan tekanan terhadap sektor tambang yang semakin besar, transisi energi dinilai bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar daerah tetap tumbuh secara berkelanjutan. (bvs)