PENAKALTENG, Muara Teweh – Musyawarah Daerah (Musda) Tahun 2025 Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Barito Utara mendapat perhatian khusus dari legislatif. Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati, hadir sekaligus memberikan apresiasi tinggi terhadap kiprah GOW dalam memperkuat peran perempuan di daerah.
Musda yang dibuka oleh Bupati H. Shalahuddin melalui Sekretaris Daerah Drs. Muhlis ini berlangsung di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara, Sabtu (15/11/2025). Kegiatan turut dihadiri para kepala perangkat daerah, pimpinan organisasi wanita se-Barito Utara, serta perwakilan organisasi pendukung perempuan seperti TP PKK, Dharma Wanita, Persit, dan Bhayangkari.
Dalam pernyataannya, Hj Nety menegaskan bahwa GOW merupakan mitra strategis pemerintah dan DPRD dalam mendorong pembangunan yang inklusif berbasis pemberdayaan perempuan.
“GOW telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial, penguatan keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan. Kami di DPRD sangat mengapresiasi komitmen GOW yang terus aktif membangun sinergi lintas sektor,” ujarnya.
Ia juga berharap Musda ini menjadi titik awal penyusunan program lima tahun ke depan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan daerah.
“Kami berharap hasil Musda mampu menjawab tantangan zaman, terutama terkait peningkatan kualitas perempuan di Barito Utara. DPRD siap mendukung setiap program GOW yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tambah Nety.
Sebelumnya, Sekda Muhlis yang membacakan sambutan Bupati menegaskan bahwa Musda menjadi ruang strategis untuk konsolidasi, evaluasi, serta pemilihan kepengurusan baru demi menjaga kesinambungan organisasi. Pemerintah daerah, kata dia, menempatkan organisasi perempuan sebagai salah satu pilar penting pembangunan.
“Potensi perempuan sangat besar dalam memajukan daerah, mulai dari edukasi keluarga, kesehatan, penanggulangan stunting, pemberdayaan ekonomi, literasi, hingga pelestarian budaya,” jelasnya.
Dengan dukungan legislatif dan eksekutif, Musda GOW 2025 diharapkan melahirkan kebijakan internal dan program kerja yang lebih kuat serta mampu memperluas ruang gerak perempuan dalam pembangunan daerah. (bvs)