PENAKALTENG, Muara Teweh – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mendesak Pemerintah Daerah agar segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset milik daerah. Langkah ini dinilai sangat penting untuk mendorong optimalisasi aset sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Taufik, banyak aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, jika dikelola secara produktif dan profesional, aset-aset tersebut bisa memberikan kontribusi besar bagi kas daerah sekaligus menunjang pembiayaan pembangunan.
“Jangan sampai aset kita hanya menjadi beban, mangkrak tanpa kontribusi. Aset harus menjadi kekuatan ekonomi daerah. Ini bukan sekadar pencatatan, tapi soal pemanfaatan riil untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Taufik, Minggu (7/9/2025).
Lebih jauh, Taufik menekankan pentingnya manajemen aset yang akuntabel dan strategis. Ia menyarankan agar pemda mempertimbangkan skema kerja sama dengan pihak ketiga maupun optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengelolaan aset yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
“BUMD bisa dilibatkan sebagai operator bisnis aset daerah. Atau, jika lebih efisien, kerja sama dengan investor atau pihak swasta bisa dibuka, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Dukungan Regulasi dari DPRD
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi, DPRD—khususnya Komisi II—menyatakan siap mengawal upaya penguatan tata kelola aset ini, termasuk dari sisi kebijakan dan regulasi.
“Kami terbuka untuk membahas regulasi baru atau revisi aturan lama, selama tujuannya jelas: aset memberi manfaat nyata, dan PAD meningkat. Ini penting agar pembangunan daerah bisa lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” tambah Taufik.
Ia menegaskan, pemanfaatan aset daerah harus menjadi agenda prioritas lintas sektor, dan tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan administratif belaka.
“Kalau terus dibiarkan tidak produktif, kita rugi dua kali: potensi pendapatan hilang, dan biaya perawatan tetap jalan. Padahal, jika dikelola dengan baik, aset bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkasnya.
Dengan dorongan kuat dari DPRD, Barito Utara diharapkan dapat membangun ekosistem pengelolaan aset daerah yang produktif, transparan, dan pro-rakyat—sekaligus memperkuat fondasi kemandirian fiskal di tingkat lokal. (bvs)