PENAKALTENG, PPOST – Gelaran Car Free Night Huma Betang di kawasan Bundaran Besar mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Palangka Raya. Anggota Komisi II DPRD, M. Khemal Nasery, menyambut baik semangat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menciptakan ruang publik bagi warga. Namun ia mengingatkan, kegiatan ini jangan sampai menimbulkan beban baru, khususnya bagi petugas kebersihan dan pelaku usaha kecil di sekitar kota.
“Apresiasi itu perlu, tapi kita juga harus jujur. Setelah acara selesai, siapa yang membersihkan semua sampah itu? Jangan sampai petugas Pemko Palangka Raya yang sudah kewalahan justru menanggung dampaknya,” ujar Khemal, Jumat (25/7/2025).
Ia menegaskan bahwa pasukan kebersihan dari provinsi harus terlibat aktif dan tidak bekerja “setengah hati”. Menurutnya, distribusi tugas harus adil agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab antarinstansi.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung dalam kegiatan tersebut, seperti tempat sampah dan toilet umum. Ketiadaan sarana dasar ini, menurutnya, memicu persoalan sanitasi dan kenyamanan warga.
“Ini bukan sekadar soal sampah, tapi soal martabat penyelenggaraan kegiatan publik. Kalau ingin masyarakat nyaman, sediakan fasilitas dasarnya,” tegas Khemal.
Tak hanya aspek kebersihan, ia juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan. Beberapa pelaku usaha di kawasan kuliner Kontainer Yos Sudarso disebut mengeluh karena sepinya pengunjung setiap kali Car Free Night digelar di Bundaran Besar.
“Pemerintah harus bijak membagi titik keramaian. Jangan pusatkan semua di satu lokasi. Dampaknya tidak adil bagi pedagang di tempat lain,” katanya, seraya mendorong pemerataan kegiatan agar menggerakkan ekonomi secara lebih luas.
Khemal pun menutup pernyataannya dengan mengingatkan Pemprov soal keamanan makanan yang dijual selama acara berlangsung. Ia mendesak agar dilakukan pengawasan serius terhadap kualitas pangan.
“Jangan sampai warga yang datang untuk rekreasi justru dirugikan karena makanan yang tidak layak konsumsi. Pemerintah tidak boleh abai,” tandas legislator dari Dapil 1 Bukit Batu, Rakumpit, dan sebagian Kecamatan Jekan Raya itu. (ss)