PENAKALTENG, Palangka Raya – Kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Kalimantan Tengah resmi berakhir, Kamis (7/8/2025) sore. Namun, kepulangannya bukan sekadar seremoni pelepasan di Bandara Tjilik Riwut. Momentum tersebut menandai komitmen kuat antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara tegas dan menyeluruh.
“Kita sudah sepakat. Tidak ada toleransi lagi untuk Karhutla. Langkah-langkah tegas harus dijalankan bersama. Kalteng tidak boleh lagi menjadi langganan kabut asap,” ujar Menteri Hanif, yang sebelumnya memimpin sejumlah agenda penting selama kunjungannya di Palangka Raya.
Selama dua hari di Kalteng, Menteri Hanif memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2025, menghadiri Apel Siaga Karhutla, dan menyaksikan penandatanganan Komitmen Bersama “Kalteng Bebas Kabut Asap”. Seluruh rangkaian itu merumuskan pendekatan baru penanganan Karhutla: lebih terstruktur, terukur, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Dalam Rakor, Menteri menekankan pendekatan preventif sebagai garda terdepan: larangan pengeringan gambut, sekat kanal, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pembakar lahan.
“Pemerintah daerah dan pusat harus bersatu. Akademisi dan komunitas juga harus dilibatkan dalam mencari solusi ramah lingkungan untuk pembukaan lahan. Ini kerja bersama yang tidak bisa ditawar-tawar,” tegas Hanif.
Gubernur: “Ini Alarm, Kita Tidak Boleh Lengah”
Menanggapi komitmen tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa provinsinya telah berada dalam status siaga tinggi, terutama untuk daerah-daerah rawan seperti Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur.
“Kita tidak ingin mengulang bencana kabut asap 2015 dan 2019. Ini sudah menjadi alarm bagi semua pihak. Deteksi dini, sinergi lapangan, hingga peran aktif masyarakat harus terus digalakkan,” ujar Agustiar.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov telah melakukan patroli udara bersama Forkopimda untuk memverifikasi langsung titik api dan memastikan kesiapan tim di lapangan. Gubernur turut meminta tambahan dukungan pusat, terutama helikopter pemantauan, drone jarak jauh, sistem data terpadu, dan logistik udara.
BMKG Siap Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca
Dalam mendukung langkah preventif, BMKG menyatakan peluang OMC (Operasi Modifikasi Cuaca) masih terbuka karena potensi pembentukan awan di wilayah Kalteng masih tinggi. Ini menjadi opsi strategis untuk meminimalkan risiko Karhutla saat puncak kemarau berlangsung.
Pelepasan Menteri Hanif di VIP Room Bandara Tjilik Riwut oleh Gubernur Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, dan unsur Forkopimda menjadi simbol penutup kunjungan yang produktif—namun juga sekaligus awal gerak kolektif menuju Kalteng yang bebas asap.
“Ini bukan akhir, tapi permulaan. Kita tidak lagi bicara janji, tapi langkah nyata. Kalteng harus bebas dari kabut asap, demi masa depan lingkungan dan anak cucu kita,” tandas Gubernur.
Dengan semangat sinergi, transparansi data, dan penegakan hukum, Pemerintah Pusat dan Daerah kini sepakat bahwa Karhutla bukan lagi rutinitas musiman, melainkan ancaman yang harus ditumpas tuntas. (ss)