PENAKALTENG, Palangka Raya – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) saat memimpin Apel Gelar Personel dan Sarana Prasarana Penanggulangan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (7/8/2025), di halaman Kantor Gubernur Kalteng.
Didampingi Gubernur H. Agustiar Sabran dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Hanif menyampaikan bahwa penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial dan harus berbasis pada pencegahan terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.
“Karhutla adalah tantangan besar yang tidak bisa dihadapi dengan pendekatan biasa. Kita perlu sinergi nyata lintas sektor, dari pusat hingga daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Kesiapsiagaan sejak dini adalah kunci utama, terlebih di puncak musim kemarau seperti saat ini,” tegas Menteri Hanif.
Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menurunkan luas lahan terbakar secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian, luas Karhutla di Kalteng tahun ini tercatat kurang dari 9.000 hektare, menurun drastis dibandingkan tahun lalu yang hampir mencapai 360.000 hektare.
“Capaian ini menunjukkan hasil kerja bersama yang patut diapresiasi. Namun, tantangan belum selesai, dan koordinasi harus terus diperkuat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan kesiapan nasional dalam mendukung penanggulangan Karhutla di Kalteng. BNPB telah menyiapkan 77 pos lapangan, serta dua unit helikopter untuk patroli dan water bombing. Operasi modifikasi cuaca (OMC) juga terus dilakukan untuk mendukung pencegahan.
“Jika dibutuhkan, kita siap bentuk satuan khusus untuk Karhutla. Semua langkah dilakukan secara terintegrasi demi melindungi masyarakat dan ekosistem,” ungkap Suharyanto.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dalam pernyataannya menegaskan komitmen daerah untuk terus mendukung langkah-langkah strategis penanggulangan Karhutla. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, khususnya BNPB dan Kementerian LHK.
“Pemprov Kalteng berterima kasih atas sinergi pusat-daerah dalam operasi OMC dan penanganan langsung di lapangan. Ini bukti bahwa kita serius melindungi lingkungan dan masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyinggung pentingnya pengaturan tradisi ladang berpindah masyarakat Dayak sebagai bagian dari pendekatan berbasis kearifan lokal yang tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
“Kami menghormati tradisi lokal, tapi pelaksanaannya wajib dikontrol. Boleh dilakukan maksimal satu hektare, bukan di lahan gambut, dan wajib di bawah pengawasan pemerintah desa atau aparat,” tegasnya.
Apel ini diikuti 1.200 personel gabungan dari unsur TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, Tagana, Pramuka, Satpol PP, dunia usaha (GAPKI, APHI), OPD terkait, hingga Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng.
Apel ini menjadi penanda keseriusan semua pihak dalam menghadapi ancaman Karhutla secara bersama-sama, sekaligus penguatan sinergi lintas sektor menuju keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang aman dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (ss)