PENAKALTENG, Muara Teweh – Ancaman tanah longsor di Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, tidak hanya membayangi keberadaan tower telekomunikasi, tetapi juga berpotensi mengganggu akses transportasi dan layanan komunikasi masyarakat. Pemerintah daerah pun bergerak cepat untuk memastikan mitigasi dilakukan sebelum dampak meluas.
Hasil pemantauan Tim E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) Barito Utara pada Selasa (14/4/2026) mengungkap adanya pergerakan tanah di sekitar lokasi. Retakan lebar dan penurunan tanah terdeteksi hanya sekitar 5 meter dari kaki tower serta 15 meter dari badan jalan negara yang menjadi jalur vital warga.
Kondisi ini menempatkan dua aspek penting dalam risiko sekaligus: kelangsungan jaringan telekomunikasi dan keselamatan pengguna jalan. Jika longsor terjadi, bukan hanya infrastruktur yang terancam, tetapi juga aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat bisa terganggu.
Kepala Diskominfosandi Barito Utara, HM Ikhsan, menegaskan bahwa langkah cepat perlu dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih besar, terutama di tengah potensi hujan dengan intensitas tinggi.
“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya tower, tetapi juga akses jalan masyarakat. Jika terjadi longsor, dampaknya bisa meluas,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Merespons kondisi tersebut, pemerintah daerah telah menginstruksikan Dinas PUPR untuk segera melakukan penanganan darurat, termasuk upaya penguatan tanah di sekitar titik rawan. Di sisi lain, koordinasi dengan pihak penyedia layanan telekomunikasi juga dilakukan agar stabilitas jaringan tetap terjaga.
Langkah antisipatif ini dinilai penting mengingat jaringan telekomunikasi menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama dalam kondisi darurat. Gangguan pada infrastruktur tersebut dapat memperlambat arus informasi dan penanganan bencana.
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melintas di jalur sekitar lokasi, terutama ketika hujan turun. Pemantauan intensif masih terus dilakukan guna memastikan setiap potensi risiko dapat ditangani sedini mungkin.
Dengan percepatan mitigasi ini, pemerintah daerah berharap dampak longsor dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menjaga keamanan infrastruktur dan keselamatan warga. (bvs)