PENAKALTENG, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai menata ulang mekanisme pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan guna memastikan kontribusinya lebih terasa bagi pembangunan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut ditegaskan Bupati Barito Utara H Shalahuddin dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi TJSLP serta Optimalisasi PAD yang digelar di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Rabu (12/11/2025).
Menurut Shalahuddin, selama ini banyak program CSR yang berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat maupun prioritas pembangunan.
“Ke depan, pemerintah daerah akan menyampaikan program prioritas secara jelas agar pelaksanaan CSR lebih terarah. Setelah itu, akan ada monitoring untuk memastikan program tersebut tepat sasaran,” ujarnya.
Selain penataan CSR, rapat tersebut juga menyinggung kondisi fiskal daerah. Shalahuddin mengakui bahwa pemotongan hampir 50 persen dana transfer pusat masih membatasi ruang fiskal daerah. Meski demikian, melalui dana bagi hasil dan DAU, total anggaran daerah masih berada di kisaran Rp 3,1 triliun.
Ia juga memaparkan sejumlah arahan dari Gubernur Kalimantan Tengah yang perlu menjadi komitmen dunia usaha di Barito Utara, mulai dari kewajiban menggunakan BBM melalui lembaga resmi, memprioritaskan tenaga kerja lokal, hingga memastikan kewajiban perpajakan seperti pajak alat berat dan pajak air permukaan.
Shalahuddin menekankan bahwa arahan tersebut bukan semata kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat kontribusi sektor usaha terhadap PAD dan pembangunan jangka panjang.
“Pelaksanaan TJSLP harus menjadi bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Dunia usaha tidak berjalan sendiri; mereka adalah mitra pemerintah dalam membangun Barito Utara,” tegasnya.
Rakor dihadiri perwakilan perusahaan tambang, perkebunan, dan perbankan. Melalui forum ini, pemerintah berharap terbangun kolaborasi yang lebih solid antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. (bvs)