PENAKALTENG, Palangka Raya – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bapperida Palangka Raya, Kamis (20/11/2025), Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya memperkuat langkah-langkah pengentasan kemiskinan di daerah.
Rakor yang dipimpin Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, turut dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota se-Kalimantan Tengah, termasuk Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan.
Dalam paparannya, Felix menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS Kalteng Tahun 2025, Barito Utara berada pada posisi ke-9 tingkat kemiskinan se-Kalteng dengan jumlah penduduk miskin 7.440 jiwa atau 5,52%. Namun menurutnya, yang terpenting bukan sekadar peringkat, melainkan langkah konkret dalam menekan angka kemiskinan.
Ia memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi peningkatan kemiskinan, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dari 2,92% menjadi 2,48% pada triwulan II tahun 2025, kenaikan garis kemiskinan akibat inflasi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih berada pada 4,71%.
Felix menegaskan bahwa Pemkab Barito Utara telah menetapkan target ambisius melalui Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, yaitu menurunkan angka kemiskinan hingga 4,6% pada tahun 2030. Target ini diupayakan melalui tiga strategi utama sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Strategi tersebut meliputi:
-
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, melalui pasar murah, program GEPAMOR, serta penyaluran PKH, BPNT, JKN-PBI, dan BLT Dana Desa.
-
Peningkatan pendapatan, melalui penguatan ekonomi lokal, dukungan sektor pertanian, pendidikan vokasi, dan pemberdayaan UMKM.
-
Penanganan kantong-kantong kemiskinan, melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, penyediaan sanitasi layak, dan pembangunan fasilitas pendidikan seperti Sekolah Rakyat.
Ia juga menyoroti capaian pengendalian inflasi daerah yang mencapai minus 0,41 persen pada minggu kedua November, sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Felix menegaskan bahwa hasil Rakor mendorong setiap daerah untuk segera menyelaraskan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) kabupaten dengan RPKD Provinsi Kalteng sehingga penanganan kemiskinan dapat lebih terarah, terukur, dan berbasis data.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan komitmen nasional dan tujuan global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama: mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. (ss)