PENAKALTENG, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya kerja dan integritas ASN melalui Sosialisasi Survei Budaya Kerja dan Evaluasi Implementasi BerAKHLAK Tahun 2025, Kamis (25/9/2025) di Aula Setda Lantai I. Kegiatan ini menjadi momentum krusial menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta penyusunan program kerja 100 hari pemerintahan baru.
Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, H. Yaser Arapat, dan dihadiri seluruh perwakilan perangkat daerah. Dalam arahannya, Yaser menegaskan bahwa survei budaya kerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk mengukur dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di setiap OPD.
“Kami minta seluruh perangkat daerah serius mempersiapkan eviden, laporan kinerja, dan rencana aksi reformasi birokrasi. Ini bukan hanya soal skor, tapi menyangkut reputasi kelembagaan dan efektivitas pelayanan masyarakat,” tegas Yaser.
Yaser menambahkan, hasil evaluasi akan menentukan klasifikasi atau tipe perangkat daerah, yang berdampak pada struktur organisasi, kapasitas anggaran, hingga penilaian kelembagaan. Ia mengingatkan agar OPD tidak menganggap enteng proses evaluasi ini.
“Kalau nilainya turun, bisa berpengaruh ke struktur organisasi dan pengambilan keputusan di tahun anggaran berikutnya. Jangan sampai karena lalai melengkapi data, justru menghambat kerja kita sendiri,” ujarnya.
Sinkronisasi Program Prioritas Bupati Terpilih, ASN Dituntut Adaptif
Dalam rapat tersebut juga dibahas kesiapan perangkat daerah menghadapi perubahan arah kebijakan pasca pilkada. Pemkab telah mulai menyinkronkan 11 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, termasuk program kerja 100 hari.
“Kami sudah bertemu tim perumus visi-misi untuk sinkronisasi program prioritas. Ke depan, beberapa kegiatan akan segera dijalankan, seperti parkir gratis di RSUD, pendidikan gratis, dan lain-lain. Semua harus siap dieksekusi,” kata Yaser.
Sementara itu, Kabag Ortal Setda Barito Utara, Herman Susanto, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus segera menyelesaikan laporan dan pengisian instrumen survei budaya kerja. Hasilnya akan digunakan sebagai indikator kinerja ASN dan basis penyusunan kebijakan reformasi birokrasi ke depan.
“Kita kejar penyelesaian sebelum awal Oktober agar tidak berbenturan dengan proses penyusunan APBD Perubahan. Data budaya kerja dan nilai BerAKHLAK akan menjadi acuan perbaikan birokrasi secara menyeluruh,” ujar Herman. (bvs)