PENAKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya didorong untuk mengambil langkah nyata dan strategis dalam meredam potensi lonjakan harga bahan pokok (bapok) menjelang bulan suci Ramadan. Desakan ini muncul dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Senin (10/2).
Dalam rakor yang diikuti oleh Pj Sekretaris Daerah Palangka Raya Arbert Tombak bersama jajaran Pemko Palangka Raya, Tomsi secara tegas mengingatkan bahwa kenaikan harga pangan merupakan fenomena tahunan yang mesti dihadapi dengan antisipasi serius. Ia menyoroti peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah gejolak harga di pasar.
“Kami menuntut adanya langkah konkret dan cepat dari pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kelambanan respons terhadap kenaikan harga menjelang Ramadan,” ujar Tomsi dalam arahannya.
Menanggapi hal tersebut, Arbert Tombak menyatakan bahwa Pemko Palangka Raya berkomitmen menjaga kestabilan harga dengan intensif melakukan survei dan pemantauan ke pasar-pasar serta gudang sembako di wilayah kota. Menurutnya, pemantauan langsung di lapangan menjadi langkah awal dalam mendeteksi dini potensi kelangkaan maupun lonjakan harga.
“Langkah-langkah antisipatif akan terus kami intensifkan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau selama Ramadan hingga Lebaran,” tegas Arbert.
Meski demikian, berbagai kalangan menilai upaya tersebut perlu dikawal ketat dan dipastikan tidak berhenti pada retorika rakor semata. Koordinasi lintas sektor dan eksekusi di lapangan menjadi kunci agar inflasi pangan tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat saat menjalani ibadah puasa. (ss)