PENAKALTENG, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara legislatif dan eksekutif dalam mencari solusi jangka panjang bagi tenaga non-ASN di daerah tersebut. Menurutnya, persoalan yang sudah berlangsung lama ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian nasib bagi para tenaga kerja yang selama ini mengabdi.
Setelah melakukan kunjungan ke beberapa kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Patih Herman AB mendorong agar segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Daerah untuk menemukan solusi yang jelas.
RDP ini, yang akan digelar pada Senin, 10 Februari 2025, diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang berpihak pada tenaga non-ASN yang sudah lama berjuang dalam ketidakpastian.
“RDP ini adalah kesempatan untuk duduk bersama, mencari solusi konkret, dan memastikan tenaga non-ASN di Barito Utara tidak lagi terjebak dalam ketidakjelasan status mereka,” ujar Patih Herman AB, Selasa (4/2/2025)
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan bahwa pertemuan tersebut sangat penting untuk menyamakan persepsi antara DPRD, Pemda, dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait langkah-langkah yang dapat diambil. Ia juga menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus memastikan bahwa tenaga honorer mendapat kepastian—baik melalui pengangkatan, skema PPPK, ataupun kebijakan lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ini bukan hanya tentang mencari solusi teknis, tapi juga tentang memberikan rasa aman dan keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi,” tambahnya.
Dengan adanya RDP ini, Patih Herman AB berharap langkah nyata bisa diambil untuk menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN di Barito Utara dan memastikan kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang selama ini telah berkontribusi di berbagai sektor pemerintahan. (bvs)