PENAKALTENG, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah partisipasi aktif Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Jufriansyah dalam Rapat Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting bersama BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, Kamis (13/2/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Setda Lantai I ini turut diikuti oleh Kepala Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), serta Ketua Tim BPKP. Rapat ini menjadi forum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mengevaluasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan jangka menengah sesuai dengan regulasi dan kebutuhan riil di daerah.
Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, dalam arahannya menekankan bahwa pengawasan atas perencanaan dan penganggaran kini menjadi agenda nasional. BPKP memiliki mandat untuk membantu seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Barito Utara, dalam meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.
“Saat ini, terutama pada masa transisi kepemimpinan daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk mampu mengidentifikasi isu-isu strategis dan menyelaraskan program dengan visi dan misi kepala daerah,” ujar Ilham.
Ia juga menyoroti tantangan fiskal yang masih dihadapi sejumlah daerah. Beberapa telah mampu mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan secara mandiri, namun banyak pula yang masih mengandalkan transfer dari pusat. Dalam konteks ini, BPKP akan memberikan dukungan teknis menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, agar belanja daerah benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Barito Utara Drs Jufriansyah menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang terarah dan akuntabel. Ia menekankan bahwa penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menjadi kunci keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan.
“RPJMD adalah peta kita, dan harus disusun selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih serta arah pembangunan nasional. Koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk mencapai hasil yang optimal,” tegas Jufriansyah.
Ia juga menyebutkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPK, Bappeda, serta Inspektorat dalam menyusun dokumen perencanaan yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tak kalah penting, peran pengawasan dari Inspektorat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi elemen strategis dalam menjamin efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut baik komitmen BPKP Kalimantan Tengah dalam memberikan pendampingan teknis, khususnya dalam penyusunan RPJMD yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi hasil. Dengan sinergi dan evaluasi yang berkelanjutan, Pemkab Barut optimis dapat mencapai target-target pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan. (bvs)