Sinergi Pusat–Daerah Jadi Fokus Barito Utara dalam Menekan Laju Inflasi

PENAKALTENG, Muara Teweh— Rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Bupati Barito Utara Shalahuddin menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor—mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga lembaga pendukung—menjadi fondasi utama untuk memastikan program pengendalian inflasi berjalan efektif.

“Sinergi pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Karena itu, Pemkab Barito Utara terus memperkuat koordinasi dengan TPID serta seluruh pemangku kepentingan,” ujar Shalahuddin usai mengikuti rakor virtual dari Muara Teweh, Senin (27/10/2025).

Pada rakor yang digelar di IPDN Jatinangor tersebut, Bupati didampingi Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Ardian serta Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Arson. Sementara Sekda Muhlis menghadiri kegiatan secara langsung.

Selain membahas kondisi inflasi nasional, pertemuan itu juga merangkum program strategis pemerintah pusat, termasuk penguatan koperasi desa dan akselerasi program dua juta rumah. Shalahuddin menyebut kedua agenda tersebut relevan bagi pemulihan ekonomi masyarakat di daerah.

“Kami mendukung penuh program nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama yang bergerak di tataran ekonomi akar rumput,” katanya.

Rakor ini juga menghadirkan berbagai instansi kunci seperti Kejaksaan Agung, BPS, Bulog, TNI, dan Satgas Pangan Polri, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan kerja lintas sektor yang membutuhkan koordinasi menyeluruh.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas capaian inflasi nasional yang berada di angka 2,65 persen, meski masih dipengaruhi fluktuasi harga komoditas tertentu, termasuk emas.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah masing-masing. (bvs)

 

Comments (0)
Add Comment