PENAKALTENG, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran kembali menunjukkan kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat dengan membagikan 1.000 paket sembako gratis pada kegiatan Pasar Murah yang digelar di halaman Kantor Gubernur, Kamis (25/9/2025).
Pasar Murah ini menjadi bagian dari program prioritas Huma Betang, yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pokok, sekaligus menekan laju inflasi di Kalteng.
“Kegiatan ini bukan hanya menjaga stabilitas pangan, tapi juga bentuk nyata perhatian pemerintah agar masyarakat mendapat kemudahan akses pangan dengan harga terjangkau. Kali ini seluruh paket sembako kami gratiskan sebagai wujud kepedulian,” tegas Gubernur dalam sambutannya.
Setiap paket berisi 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, dan 2 liter minyak goreng. Semula paket tersebut dijual dengan harga Rp15.000 berkat subsidi Pemprov Kalteng sebesar Rp140.000 dari harga pasar Rp155.000. Namun, Gubernur Agustiar memutuskan untuk menggratiskan seluruh paket sebagai langkah konkret membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Selain membuka Pasar Murah, kegiatan diawali dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur Kalteng, para bupati dan wali kota se-Kalteng, serta jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. PKS ini memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Program Jaksa Garda Desa dan Koperasi Merah Putih.
Turut hadir dalam acara ini Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI La Ode Ahmad P. Balombo, Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Hoirrudin Hasibuan, serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani. Hadir pula Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, para kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Pasar Murah dan pembagian sembako gratis ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun ekonomi kerakyatan di Kalimantan Tengah. (mmckalteng/ss)