PENAKALTENG, Muara Teweh – “Kalau situasi ini terus berlanjut, kami khawatir rumah sakit bisa tutup.” Kalimat lugas dan penuh keprihatinan itu disampaikan Direktur RSUD Muara Teweh, Tiur Maida, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (11/8/2025), saat memaparkan kondisi krisis operasional rumah sakit yang kini berada di ujung tanduk.
Mengandalkan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tanpa dukungan dari APBD sepanjang tahun 2025, RSUD menghadapi tekanan finansial berat. Pengeluaran untuk obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) sudah melampaui 30% dari batas anggaran operasional, bahkan untuk layanan hemodialisis, rumah sakit mengalami defisit Rp200.000–Rp300.000 per pasien.
“Kami sudah ajukan kebutuhan dana ke DPRD sejak awal, tapi belum ada respon konkret. Padahal ini soal nyawa dan keberlangsungan pelayanan,” ujar Tiur di hadapan para anggota dewan.
Tak hanya soal obat dan alat medis, RSUD juga dibebani biaya operasional rutin yang mencapai Rp40 hingga Rp54 miliar per tahun, termasuk pengurangan anggaran untuk gaji non-ASN sebesar Rp8,5 miliar yang kian mempersempit ruang gerak manajemen rumah sakit.
Kondisi bangunan pun jauh dari layak. Dinding dan plafon rembes, toilet pasien di ruang bersalin darurat tak tersedia, dan banyak fasilitas sudah tak lagi memadai meski dari luar bangunan terlihat megah. “Ini yang setiap hari kami terima sebagai keluhan. Tapi untuk perbaikan besar, kami perlu campur tangan APBD,” tegas Tiur.
Tiur juga menyinggung soal fasilitas parkir yang masih dikelola pihak ketiga. Ia membuka opsi pengelolaan oleh pemerintah daerah jika seluruh biaya operasional, termasuk gaji petugas, dapat ditanggung oleh APBD.
Menanggapi isu keluarnya tenaga medis, ia meluruskan bahwa hanya satu dokter spesialis saraf yang tidak memperpanjang kontrak karena alasan pribadi. Sebaliknya, RSUD terus berupaya menarik dokter spesialis, bahkan telah menambah enam dokter baru dari berbagai bidang seperti mata, paru, THT, dan jiwa.
Tiur menutup pemaparannya dengan seruan tegas dan emosional.
“Kalau fasilitas dan operasional kami dibenahi, pelayanan kami pasti membaik. Ini bukan tentang saya, tapi tentang nama baik Kabupaten Barito Utara dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ungkapnya.
Dengan paparan terbuka ini, RSUD Muara Teweh berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat segera memberikan dukungan nyata agar rumah sakit kebanggaan masyarakat ini tidak kolaps di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. (ss)