PENAKALTENG, Muara Teweh – Di tengah tekanan harga kebutuhan pokok yang terus berfluktuasi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) kembali turun tangan melalui gelaran Operasi Pasar Murah, Senin (15/9/2025). Program ini disambut antusias oleh masyarakat yang mendatangi lokasi kegiatan di area SPBU Perusda Batara Membangun.
Dengan harga hanya Rp60.000 per paket, warga bisa mendapatkan sembako yang terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, 3 bungkus mie instan, dan kopi Kapal Api. Kegiatan ini bertujuan meringankan beban masyarakat, sekaligus menjadi intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Sekda: Pemerintah Hadir Saat Warga Butuh
Sekretaris Daerah Barito Utara, Drs. Muhlis, yang hadir langsung di lokasi bersama sejumlah pejabat daerah dan anggota DPRD, menegaskan bahwa operasi pasar murah ini merupakan bentuk kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau, terutama menjelang momen-momen penting seperti hari besar keagamaan. Ini bentuk komitmen kami dalam menjaga kesejahteraan warga,” kata Muhlis.
DPRD Dukung Penuh, Minta Skala Diperluas
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H. Tajeri, mengapresiasi langkah cepat Disdagrin dan berharap program ini terus digalakkan.
“Manfaatnya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami mendorong agar kegiatan seperti ini dilakukan lebih sering dan cakupannya diperluas ke wilayah-wilayah kecamatan,” ujarnya.
Senada, Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi di tingkat akar rumput.
“Ini langkah konkret yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Ke depan, kami harap program ini bisa dikolaborasikan dengan pelaku usaha lokal, agar dampaknya makin luas, baik secara sosial maupun ekonomi,” tegasnya.
DPRD menilai, operasi pasar murah seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang harga, tetapi juga alat kendali inflasi lokal yang efektif. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi dan sektor swasta sangat dibutuhkan agar kebijakan semacam ini tidak bersifat sporadis, melainkan terencana dan berkelanjutan. (bvs)