PENAKALTENG, Muara Teweh – Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, turut hadir dalam kunjungan kerja Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, ke Kecamatan Lahei Barat dan Lahei pada Selasa (15/7/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau kesiapan jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kegiatan yang berlangsung di aula kecamatan masing-masing itu dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, jajaran OPD, perwakilan TNI-Polri, kepala desa, serta tokoh masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi bagian dari langkah bersama untuk memastikan PSU berjalan aman, tertib, dan demokratis.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta unsur pengawas dalam mempersiapkan PSU di seluruh tingkatan, mulai dari kecamatan hingga desa.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk dukungan moral dan politik dari DPRD terhadap pelaksanaan PSU yang transparan dan bermartabat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, tanpa tekanan, dan dalam suasana yang kondusif,” ujar Henny.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap apatis dan justru menjadikan PSU ini sebagai momentum pembelajaran demokrasi.
“Jangan golput. Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Kami juga mendorong semua pihak, khususnya pemuda dan tokoh lokal, untuk menjadi bagian dari pengawas partisipatif,” tambahnya.
Menurut Henny, DPRD Barito Utara akan terus berperan aktif dalam mengawal jalannya PSU, baik melalui fungsi pengawasan maupun komunikasi dengan penyelenggara dan aparat keamanan.
Kunjungan lapangan ini menjadi simbol sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kualitas demokrasi lokal, sekaligus menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu yang adil dan damai adalah tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. (bvs)