PENAKALTENG, Palangka Raya – Partisipasi aktif unsur daerah dan remaja menjadi sorotan dalam Rapat Pleno Nasional III Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Tahun 2026. Pengurus Daerah PKBI Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan suara daerah serta perspektif generasi muda terintegrasi dalam arah kebijakan nasional PKBI.
Ketua PKBI Kalimantan Tengah, dr. M. Fitriyanto Leksono, M.Si., menyampaikan bahwa kehadiran PKBI Kalteng dalam pleno nasional bukan hanya bersifat administratif, tetapi sebagai ruang strategis untuk memperjuangkan kebutuhan dan tantangan daerah, khususnya terkait isu remaja.
“PKBI Kalimantan Tengah hadir membawa aspirasi daerah dan remaja agar PKBI ke depan semakin inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” ujar Fitriyanto.
Komitmen tersebut diperkuat dengan keterlibatan langsung unsur remaja daerah. Wakil Ketua V PKBI Kalteng, Seviyeni S.Sos, yang merepresentasikan unsur remaja, turut aktif dalam pembahasan pleno. Kehadiran ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan nasional PKBI tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan generasi muda.
Selain Ketua PKBI Kalteng, rapat juga diikuti Bendahara Djuwiyanto SE, M.M sebagai peserta aktif, Wakil Ketua Heronika M. Rahan, SH M.Hum, serta Sekretaris Seventin Gustapatmi S.Sos, MP.d sebagai observer. Keterlibatan kolektif ini menunjukkan keseriusan PKBI Kalteng dalam berkontribusi pada proses pengambilan keputusan strategis nasional.
Dalam rapat pleno tersebut, Pengurus Nasional PKBI memaparkan laporan organisasi, program, dan keuangan Tahun 2025, serta rancangan Program Kerja dan Anggaran (PKA) Tahun 2026. Forum juga membahas tindak lanjut rekomendasi Akreditasi IPPF, pengesahan kebijakan organisasi, dan persiapan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PKBI Tahun 2026.
Mengusung tema “Bertahan, Bertumbuh, dan Bangkit”, pleno nasional ini menjadi momentum konsolidasi PKBI dalam menghadapi tantangan keberlanjutan organisasi dan program.
Ketua Pengurus Nasional PKBI, Dr. Ichsan Malik, M.Si., saat membuka rapat menegaskan pentingnya penguatan tata kelola organisasi dan kemampuan adaptasi gerakan PKBI di tengah dinamika sosial dan isu kemanusiaan.
“Tema ini menjadi pijakan bersama agar PKBI tetap mandiri dan relevan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya. (ss)