Desa Datai Nirui Jadi Potret Buruk Pembiaran Administratif
PENAKALTENG, Muara Teweh – Dalam sejarah penyaluran Dana Desa di Indonesia, Desa Datai Nirui, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mencatatkan anomali yang memprihatinkan: selama tiga tahun berturut-turut tidak menerima dana desa akibat kekosongan kepala desa definitif.
Baru pada Jumat sore (13/6/2025), Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengambil langkah krusial dengan melantik Penjabat (Pj) Kepala Desa Datai Nirui dalam sebuah seremoni di Aula Setda Lantai I. Pelantikan ini langsung dipimpin oleh Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, yang menyebut kondisi Datai Nirui sebagai “satu-satunya kasus di Indonesia” yang mengalami stagnasi penyaluran dana desa selama tiga tahun.
“Ini bukan hanya persoalan administratif. Ini soal hak dasar masyarakat yang terabaikan. Dana desa tidak tersalurkan, dan ini satu-satunya desa di Indonesia yang mengalaminya,” tegas Indra Gunawan usai pelantikan.
Selama tiga tahun tanpa pemimpin, Desa Datai Nirui praktis lumpuh secara administratif. Tidak adanya APBDes yang sah membuat desa kehilangan akses terhadap anggaran pembangunan, pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat.
Pj Bupati menegaskan bahwa kekosongan ini tidak bisa dibiarkan lebih lama, terutama mengingat batas waktu terakhir dari KPPN untuk mengajukan penyaluran dana tinggal beberapa hari lagi—yakni pada Senin, 16 Juni 2025.
“Kalau kita tidak melayani masyarakat, sama saja kita menzolimi mereka,” ujar Indra. “Kami bergerak cepat agar rancangan APBDes bisa diajukan ke KPPN dan masyarakat kembali mendapat haknya.”
Situasi ini menjadi semakin kompleks menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada pada 16 Agustus 2025. Keberadaan pemimpin formal di desa menjadi penting tidak hanya untuk urusan anggaran, tetapi juga stabilitas sosial dan legitimasi proses demokrasi di tingkat lokal.
Indra Gunawan menekankan pentingnya mengawal transisi ini agar roda pemerintahan desa bisa kembali normal. Ia berharap dengan hadirnya Pj Kades, masyarakat Datai Nirui dapat segera merasakan kembali pelayanan publik dan kehadiran negara di tingkat akar rumput. (bvs)