Kalteng Dorong Digitalisasi Inklusif, Akses Internet Pedalaman Jadi Instrumen Pemerataan Sosial
PENAKALTENG, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan perluasan akses internet hingga ke pedalaman sebagai bagian dari strategi besar untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial berbasis teknologi. Hal ini ditegaskan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Diskominfo se-Kalteng, Selasa (1/7/2025).
“Akses internet bukan lagi sekadar fasilitas tambahan. Ini adalah hak dasar masyarakat untuk bisa belajar, berkomunikasi, dan berkembang. Program ini adalah perwujudan nyata semangat Huma Betang dalam bentuk digital,” ujar Rangga.
Dalam paparannya, Rangga mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni 2025, sebanyak 202 dari 376 desa dan kelurahan blankspot telah menerima dan mengaktifkan perangkat internet berbasis Starlink. Sebanyak 149 perangkat lainnya sedang dalam proses distribusi, sementara 18 perangkat masih belum aktif. Pemerintah menargetkan seluruh titik akses aktif pada awal Agustus 2025.
Langkah ini menjadi bagian penting dari Program Prioritas Huma Betang Sejahtera, gagasan strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, yang menempatkan akses layanan dasar dan digitalisasi sebagai fondasi pemerataan pembangunan hingga ke wilayah paling terpencil.
“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak di pelosok bisa mengakses pembelajaran digital, ibu hamil di pedalaman bisa terhubung dengan layanan kesehatan, dan desa-desa adat tak lagi terputus dari dunia luar,” jelasnya.
Sebagai data awal, hingga Mei 2025 tercatat 376 desa/kelurahan di Kalteng masih mengalami kendala akses internet. Wilayah tersebut tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Seruyan (55 desa), Gunung Mas (50 desa), dan Lamandau (45 desa).
Pemerintah juga mengusulkan penambahan 500 perangkat Starlink melalui APBD Perubahan 2025, yang akan dialokasikan ke sekolah, posyandu, posbindu, dan fasilitas publik lain di desa-desa yang masih tertinggal secara digital.
Meski begitu, realisasi program dihadapkan pada tantangan seperti medan sulit, keterbatasan SDM lokal untuk instalasi dan operasional, hingga penolakan bantuan akibat minimnya pemahaman fungsi teknologi.
Rangga menegaskan pentingnya akurasi data agar program dapat menyasar lokasi yang benar-benar membutuhkan.
“Digitalisasi bukan hanya soal alat, tapi juga kesiapan ekosistemnya. Kolaborasi pemerintah daerah menjadi kunci,” tutupnya.
Rapat yang berlangsung di Aula Kanderang Tingang itu turut dihadiri kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kalteng sebagai bentuk konsolidasi program lintas wilayah menuju pemerataan digital. (mmc kalteng/ss)