Peringatan Dini dan Ketegasan Hukum Jadi Fokus Hadapi Karhutla Kalteng 2025
PENAKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah memperingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tinggi di Kalimantan Tengah seiring masuknya puncak musim kemarau. Data BMKG dan BPBD mengindikasikan peningkatan risiko, terutama di wilayah lahan gambut. Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2025 di Palangka Raya, Kamis (7/8/2025), Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas.
“Kunci keberhasilan bukan hanya pada pemadaman, tapi deteksi dini, komunikasi publik, dan ketegasan terhadap pelaku pembakaran,” tegas Menteri Hanif.
Data terbaru per 4 Agustus 2025 menunjukkan sudah terjadi 1.317 titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, dengan 326 kejadian karhutla yang membakar lebih dari 451 hektare lahan. Mayoritas kejadian berada di lahan mineral dan areal penggunaan lain, termasuk beberapa konsesi perusahaan.
BMKG memperkirakan tingkat kemudahan terbakar di wilayah selatan dan tengah Kalteng meningkat drastis pada 8–9 Agustus, seiring tingginya suhu dan rendahnya kelembapan.
“TMAT (Tinggi Muka Air Tanah) menunjukkan 27% area pemantauan sudah dalam kategori rawan hingga berbahaya,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menyoroti pentingnya belajar dari karhutla besar pada 2015 dan 2019 yang membakar ratusan ribu hektare.
“Ini alarm bagi kita semua. Wilayah kita luas dan tantangan tidak bisa diselesaikan tanpa sinergi kuat lintas sektor,” tegasnya.
Pemprov juga menekankan penerapan Perda No. 1 Tahun 2020, yang membatasi pembakaran terbatas maksimal 2 ha per keluarga oleh masyarakat adat, dengan pengawasan ketat.
Dalam arahannya, Menteri Hanif menegaskan sejumlah langkah strategis: Larangan tegas pengeringan lahan gambut. Revitalisasi sekat kanal. Aktivasi Satgas Karhutla hingga desa. Pelibatan akademisi dan riset. Komunikasi publik dan edukasi warga. Penegakan hukum tanpa kompromi
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Menteri Hanif menyerahkan bantuan peralatan seperti motor Karhutla, pompa jinjing, dan alat pelindung diri kepada Pemprov Kalteng.
Gubernur juga menyampaikan kebutuhan dukungan tambahan dari pusat, mengingat luas wilayah Kalteng yang mencapai 153.000 km², di antaranya: helikopter pemantauan tambahan, drone jarak jauh, pusat data dan komando terpadu, logistik udara dan BBM, teknisi dan pos pantau
Pemantauan udara telah dilakukan di berbagai wilayah sejak 5 Agustus untuk verifikasi lapangan dan kesiapan personel.
Modifikasi Cuaca dan Rewetting Gambut Dipercepat
Kepala BMKG menyatakan bahwa peluang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) cukup tinggi, seiring potensi pertumbuhan awan hujan di atas 70%. Langkah ini diprioritaskan untuk mendukung rewetting gambut secara massif.
Rapat Koordinasi ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Penanggulangan Karhutla 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan — mulai dari pemerintah pusat, Forkopimda, hingga bupati/walikota se-Kalteng.
“Kita tidak boleh lengah. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal keselamatan dan masa depan generasi mendatang,” pungkas Gubernur. (mmckalteng/ss)