Sekda Muhlis Dukung Transformasi Rantai Pangan Lewat BUMDES

PENAKALTENG, Surabaya – Reformasi birokrasi tak lagi berhenti di atas kertas. Lewat ajang Seminar Proyek Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, inovasi kebijakan mulai menyasar sektor yang paling dekat dengan rakyat: distribusi bahan pangan desa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, didapuk sebagai mentor utama dalam seminar yang digelar di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Timur, Selasa (8/7/2025). Ia membimbing dan memberi evaluasi terhadap proyek perubahan yang dipresentasikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Suparmi A. Aspian.
Suparmi mengusung proyek bertajuk “Strategi Pemberdayaan BUMDES/BUMDESMA dalam Memotong Mata Rantai Distribusi Bahan Pangan Bersama PERUSDA” – sebuah terobosan yang mencoba memecah kebuntuan distribusi pangan melalui penguatan lembaga ekonomi desa.
“BUMDES dan BUMDESMA dapat menjadi garda terdepan dalam mengontrol harga dan ketersediaan pangan. Kolaborasi dengan PERUSDA akan memangkas rantai distribusi yang selama ini menyulitkan petani dan masyarakat,” ujar Suparmi saat memaparkan proyeknya.
Sebagai mentor, Sekda Muhlis menekankan pentingnya mengawal proyek ini agar tidak berhenti di ruang seminar. Ia mendorong agar gagasan ini benar-benar diuji di lapangan, menyentuh langsung masyarakat desa, dan menjadi solusi riil dalam membangun ketahanan pangan daerah.
“Proyek perubahan ini punya dampak langsung jika dijalankan dengan serius. Kita bicara soal ekonomi desa, stabilitas harga, dan akses pangan – ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegas Muhlis dalam wawancara seusai acara.
Muhlis juga menambahkan bahwa inovasi dalam birokrasi harus selalu berujung pada perbaikan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar laporan administratif.
Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian PKN II yang bertujuan mendorong pejabat struktural menghasilkan terobosan kebijakan yang aplikatif. Dengan pendekatan kolaboratif antara BUMDES, BUMDESMA, dan PERUSDA, proyek ini diyakini mampu menekan biaya distribusi, memperkuat posisi petani, dan memberikan harga yang adil bagi konsumen. (bvs)