Sertifikasi Halal Jadi Strategi Ekonomi Palangka Raya

PENAKALTENG, Palangka Raya – Sertifikasi halal tak hanya menyangkut aspek keagamaan, tetapi kini dipandang sebagai instrumen strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya mendorong percepatan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMKM lokal, sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing produk daerah di pasar nasional dan global.

Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal Tahun 2025, Selasa (4/3). Rakor yang digelar secara virtual ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya keberadaan produk halal di pasar Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ia menyoroti ironi bahwa meskipun Indonesia adalah konsumen makanan halal terbesar di dunia, justru produk halal yang masuk ke pasar nasional kebanyakan berasal dari negara-negara non-Muslim.

“Indonesia punya potensi pasar halal yang luar biasa. Tapi kita masih jadi pasar, belum menjadi produsen utama. Ini yang harus diubah, dimulai dari daerah,” tegas Tito.

Menurut Tito, percepatan sertifikasi halal tidak hanya bermanfaat bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi peluang bisnis besar yang bisa diakses oleh semua pelaku usaha, termasuk yang non-Muslim. Data menunjukkan bahwa 87,2% konsumen Indonesia memilih produk bersertifikasi halal, tanpa memandang asal produsennya.

Sementara itu, Arbert Tombak menyatakan bahwa Pemko Palangka Raya akan mengambil langkah nyata untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam proses sertifikasi halal. Menurutnya, ini adalah bagian dari strategi jangka panjang pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Kami melihat sertifikasi halal bukan sekadar syarat administratif, tapi peluang ekonomi. UMKM yang memiliki sertifikasi halal bisa menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional,” ujar Arbert.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan tren inflasi nasional per Februari 2025 yang mengalami deflasi -0,09% (year-on-year) dan penurunan bulanan -0,4%. Ia menyebut angka tersebut belum perlu dikhawatirkan, namun tetap menjadi indikator penting yang perlu dimonitor daerah.

Pemko Palangka Raya menyatakan siap menindaklanjuti hasil rakor ini dengan langkah konkret, termasuk sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal secara masif di tingkat pelaku usaha mikro dan kecil. (ss)