Bupati Fokuskan Rapat pada Strategi Jembatan Hasan Basri II dan PSN Bendungan Joloi
PENAKALTENG, Muara Teweh – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin memimpin rapat bersama jajaran kepala OPD di Aula Setda Lantai I, Senin (12/1/2026), dengan menitikberatkan pembahasan pada strategi percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya rencana pembangunan Jembatan Hasan Basri II dan Bendungan Joloi.
Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Hasan Basri I yang saat ini menjadi urat nadi konektivitas daerah memiliki umur teknis tersisa sekitar 9 hingga 11 tahun. Karena itu, persiapan pembangunan Jembatan Hasan Basri II harus dilakukan sejak dini melalui perencanaan matang dan terukur.
“Persiapan tidak boleh terlambat. Pembangunan jembatan baru harus dirancang tanpa mengganggu operasional jembatan yang ada,” tegasnya.
Bupati menjelaskan bahwa Jembatan Hasan Basri II direncanakan menggunakan skema konsorsium, sehingga Pemerintah Kabupaten Barito Utara tidak menanggung pembiayaan langsung. Peran pemerintah daerah difokuskan pada aspek teknis, perencanaan, serta supervisi sesuai regulasi.
Ia juga mengarahkan agar studi kelayakan (FS), detail engineering design (DED), serta dokumen teknis lainnya segera diperbarui dan dikonsultasikan ke kementerian terkait. Bentang tengah jembatan dirancang sepanjang 150–200 meter dengan clearance memadai guna mendukung aktivitas angkutan, termasuk angkutan batubara.
Selain proyek jembatan, Bupati turut menyoroti percepatan pembangunan Bendungan Joloi yang telah memiliki FS dan DED serta masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan tersebut dinilai krusial untuk pengendalian banjir yang dalam beberapa tahun terakhir bisa terjadi dua hingga tiga kali dalam setahun di wilayah Barito Utara.
“Kita harus aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait. Barito Utara harus menjadi pionir bersama Murung Raya dan daerah sekitar dalam mendorong realisasi Bendungan Joloi,” ujarnya.
Meski fokus utama rapat pada infrastruktur strategis, Bupati tetap mengingatkan pentingnya penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan, serta Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebagai indikator kinerja dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Rapat tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah, para asisten, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Di akhir arahannya, Bupati meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil rapat secara serius dan terukur agar agenda strategis daerah dapat berjalan tepat waktu serta berdampak nyata bagi masyarakat. (bvs)