Dewan Harap Usulan Formasi Pengawas Sekolah Disetujui
PENAKALTENG, Muara Teweh – Kebutuhan tenaga pengawas sekolah di Kabupaten Barito Utara menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pasalnya, dari kebutuhan yang telah diusulkan sebanyak 39 orang, jumlah pengawas sekolah yang tersedia saat itu baru sembilan orang.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah pusat agar fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap satuan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, mengatakan pemenuhan kebutuhan tenaga pengawas sekolah merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah.
“Kebutuhan pengawas sekolah ini harus menjadi perhatian bersama. Dengan jumlah yang masih terbatas dibandingkan kebutuhan, tentu diperlukan upaya serius agar pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan bisa berjalan lebih maksimal,” ujar Patih Herman AB, Rabu (18/11/2026).
Ia pun mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pendidikan yang melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, khususnya jenjang Ahli Utama.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah mengusulkan sebanyak 39 formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah kepada pemerintah pusat melalui surat Bupati Barito Utara Nomor 800.1.2.1/82/SETDA-ORGI/XI/2025 tanggal 13 November 2025.
Usulan tersebut terdiri dari 22 formasi Pengawas Sekolah Ahli Muda, 13 formasi Ahli Madya, dan empat formasi Ahli Utama. Dengan jumlah pengawas yang tersedia saat itu sebanyak sembilan orang, terdapat kekurangan sebanyak 30 orang dari kebutuhan yang diusulkan.
Menurut Patih Herman, keberadaan pengawas sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai standar. Tugas pengawas tidak hanya sebatas melakukan pemantauan, tetapi juga memberikan pembinaan, pendampingan, serta evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah dan tenaga pendidik.
Karena itu, keterbatasan jumlah pengawas dikhawatirkan dapat menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh satuan pendidikan secara optimal, terutama dalam pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu pembelajaran.
“Kita berharap usulan 39 formasi ini mendapat perhatian dan respons positif dari pemerintah pusat. Ketersediaan tenaga pengawas yang memadai akan sangat membantu peningkatan kualitas kepala sekolah, guru, serta proses pembelajaran di Barito Utara,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar koordinasi antara Dinas Pendidikan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, serta kementerian terkait terus diperkuat sehingga proses penetapan kebutuhan formasi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Patih Herman menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tenaga pendidik hingga seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pengawas sekolah harus menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pendidikan daerah, sehingga pembinaan terhadap satuan pendidikan dapat berlangsung lebih terarah dan berkelanjutan.
“DPRD mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan tenaga pengawas sekolah. Harapan kita, kekurangan ini dapat ditangani sehingga pengawasan dan pembinaan pendidikan di Barito Utara semakin optimal,” pungkasnya. (bvs)