Dewan Sebut Media Bisa Jadi Kunci Pengawasan untuk Keterbukaan Kejaksaan
PENAKALTENG, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, H. Nurul Anwar, menegaskan bahwa penguatan hubungan antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Utara dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bukan sekadar soal membangun kedekatan, tetapi terutama untuk memastikan keterbukaan dan pengawasan publik berjalan efektif. Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi ajakan Kajari Fredy F. Simanjuntak agar PWI turut memperkuat sinergi dalam penyebaran informasi dan komunikasi publik, Senin (24/11/2025).
Menurut Nurul Anwar, pertemuan coffee morning yang digagas Kejari merupakan sinyal bahwa lembaga penegak hukum siap membuka diri terhadap kritik dan pemantauan media.
“PWI memiliki peran strategis sebagai mata dan telinga masyarakat. Karena itu, sinergi ini harus dipahami sebagai langkah memperkuat transparansi, bukan hanya membangun hubungan baik,” ujarnya.
Ia menilai media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen utama dalam mengawasi jalannya proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan.
“Ketika media menjalankan fungsinya dengan bebas dan profesional, maka setiap proses hukum dapat dikontrol oleh publik. Ini yang membuat penegakan hukum lebih bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Nurul Anwar juga menyoroti paradigma baru yang disampaikan Kajari, yakni menonjolkan hasil kerja nyata Kejaksaan. Menurutnya, paradigma ini hanya akan efektif jika dibarengi dengan komunikasi publik yang terbuka.
“Transparansi bukan sekadar menyampaikan capaian, tetapi juga kesiapan untuk diawasi. Di sini letak pentingnya peran media,” katanya.
PWI Barito Utara sebelumnya menyatakan siap memperkuat kerja sama dengan Kejari dan menjaga pemberitaan yang tetap kritis, berimbang, dan informatif. Menanggapi hal itu, Nurul Anwar menegaskan dukungan DPRD terhadap kemitraan yang sehat antara kedua pihak.
“Kami mendorong kemitraan yang saling menguatkan, tetapi tetap menjaga independensi pers. Ketika Kejaksaan dan media mampu bekerja dalam kerangka transparansi, masyarakatlah yang akan paling merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal terciptanya ekosistem penegakan hukum yang lebih terbuka serta mendapat kepercayaan publik yang lebih kuat. (bvs)