Dissiptaka Dorong Transformasi Digital melalui Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis
PENAKALTENG, Muara Teweh – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dissiptaka) Kabupaten Barito Utara menggelar Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Penerapan Aplikasi SRIKANDI, Selasa (11/11/2025), sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola arsip dan mendorong transformasi digital di seluruh perangkat daerah.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (11–12 November 2025) ini diikuti oleh pejabat struktural dan pengelola arsip dari seluruh perangkat daerah. Kepala Dissiptaka, Fakhri Fauzi, menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan pengelolaan arsip, baik konvensional maupun elektronik, sekaligus mendorong penerapan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Melalui pelatihan ini, kita ingin mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan agar lebih komprehensif, terpadu, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Arsip bukan sekadar dokumen, tetapi bukti autentik pertanggungjawaban pemerintahan,” ujarnya.
Pelatihan menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yaitu Dra. Prihatni Wuryatmini, M.Hum. dan Pinandita Syafrisman, S.Sos., selaku pembina wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Kegiatan ini juga dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, drg. Dwi Agus Setijowati.
Fakhri Fauzi menyampaikan data evaluasi digitalisasi arsip tahun 2024 menunjukkan Kabupaten Barito Utara memperoleh nilai 64,94 (baik), sementara pengawasan nasional masih berada di angka 47,37 (kurang). Hal ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di seluruh perangkat daerah.
“Dengan komitmen bersama, kita wujudkan kearsipan yang tertib, aman, dan bernilai guna tinggi di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan,” imbuhnya.
Pelatihan ini menjadi bukti nyata dukungan Pemkab Barito Utara terhadap implementasi digitalisasi kearsipan dan SPBE, yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. (bvs)