Dorong Kebijakan Konkret Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan
PENAKALTENG, Muara Teweh – Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tak lagi cukup ditanggapi dengan seruan moral semata. Anggota DPRD Barito Utara, Jamilah, menegaskan perlunya kebijakan konkret dan pengawasan ketat terhadap program-program perlindungan yang menyasar kelompok rentan tersebut.
Hal ini disampaikan Jamilah menanggapi seruan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-P3A) Barito Utara, Silas Patiung, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Seruan ini penting, tapi lebih penting lagi adalah tindakan nyata. Kami di DPRD siap mengawal penguatan regulasi dan anggaran agar program perlindungan terhadap perempuan dan anak berjalan efektif,” tegas Jamilah, Kamis (9/10/2025) di Muara Teweh.
Menurut politisi PKS ini, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tugas satu dinas atau satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif, termasuk lembaga legislatif. Ia menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran, keberlanjutan program edukasi, dan sistem pelaporan kekerasan yang responsif serta berpihak pada korban.
“Kami akan mendorong adanya payung hukum daerah atau penguatan regulasi turunan yang lebih operasional. Harus ada mekanisme pencegahan dan penanganan yang jelas dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia juga menyatakan DPRD siap bersinergi dengan DPPKB-P3A untuk menyusun kebijakan perlindungan yang terintegrasi dan memastikan semua kasus kekerasan mendapat penanganan tuntas, serta tidak berujung pada penyelesaian non-hukum yang merugikan korban.
Sebelumnya, Kadis DPPKB-P3A Silas Patiung menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
“Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak! Dampaknya bisa berlangsung seumur hidup. Kita harus bergerak bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka secara sehat dan bermartabat,” kata Silas, Selasa (7/10/2025).
Dukungan dari DPRD menjadi sinyal kuat bahwa isu perlindungan perempuan dan anak kini mendapat perhatian serius di tingkat kebijakan. Dengan dorongan legislatif, diharapkan Barito Utara mampu menghadirkan sistem perlindungan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan holistik. (bvs)