DPRD Barito Utara Terima Usulan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa
PENAKALTENG, Muara Teweh – Dalam kunjungan kerjanya pada 1-2 Februari 2025, Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H Taufik Nugraha, dan anggota Fraksi PDI Perjuangan, H Suparjan Efendi, mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di dua desa, yakni Desa Bintang Ninggi II, Kecamatan Teweh Selatan, dan Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru.
Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di dua desa tersebut menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan perekonomian lokal. Di Desa Bintang Ninggi II, warga mengusulkan bantuan bibit sawit, pupuk, serta bibit ternak untuk mendongkrak sektor pertanian dan peternakan mereka. Mereka juga meminta tambahan modal usaha agar dapat mengembangkan potensi ekonomi yang ada.
Di sisi lain, Desa Liang Buah lebih fokus pada peningkatan infrastruktur jalan desa, dengan mengusulkan perbaikan rigid beton yang menghubungkan desa mereka dengan jalan lintas provinsi. Hal ini dianggap penting untuk mendukung aksesibilitas dan mempermudah distribusi hasil pertanian dan produk lokal ke pasar yang lebih luas.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H Taufik Nugraha, menyatakan bahwa pihaknya memahami pentingnya dukungan untuk sektor ekonomi desa, terutama dalam peningkatan sektor pertanian dan akses jalan.
“Kami berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi ini, meskipun tantangan dalam realisasinya sangat besar. Peningkatan ekonomi desa memerlukan dukungan berbagai pihak, dan kami akan terus berusaha membawa isu ini ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Suparjan Efendi menegaskan bahwa mereka akan berusaha keras untuk memperjuangkan agar usulan-usulan ini segera ditindaklanjuti.
“Bantuan bibit, pupuk, dan infrastruktur jalan adalah hal mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka bisa bertahan dan berkembang,” tuturnya.
Kunjungan ini menandai upaya DPRD Barito Utara untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat desa dan menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi mereka. Meski harapan untuk percepatan pembangunan di desa-desa tersebut tinggi, realisasi tetap bergantung pada alokasi anggaran dan kebijakan dari pemerintah daerah serta pusat. (bvs)