Fraksi Demokrat Soroti Pemerataan Pembangunan di APBD 2026 Barut

PENAKALTENG, Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, namun menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan pengawasan ketat terhadap pemanfaatan anggaran. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi, Jiham Nur, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar beberapa waktu lalu.

Rapat yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Agama Muara Teweh, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala perangkat daerah, menjadi forum resmi penyerahan pendapat akhir Fraksi Demokrat.

Jiham Nur menyatakan bahwa persetujuan Raperda APBD 2026 dilakukan setelah melalui proses pembahasan cermat antara legislatif dan eksekutif. Namun, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan penting, antara lain: menjamin seluruh program pembangunan, rehabilitasi, dan penambahan sarana pendidikan serta kesehatan tidak dialihkan dari alokasi semula; mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan antar kecamatan; serta mendukung program peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu, termasuk peluang kerja dan bantuan sosial tanpa diskriminasi.

“APBD 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Barito Utara. Masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah,” tegas Jiham Nur.

Fraksi Demokrat berharap implementasi APBD 2026 dilakukan secara tertib, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata, agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota atau wilayah tertentu, tetapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat. (bvs)