Fraksi Uji 5 Raperda, Arah Pembangunan Barut 2025–2029 Dipertajam
PENAKALTENG, Muara Teweh – Arah pembangunan lima tahun ke depan mulai diuji. Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang diajukan Pemerintah Kabupaten Barito Utara menjadi sorotan tajam fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (2/3/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Mery Rukaini dan dihadiri Bupati Shalahuddin bersama jajaran pemerintah daerah.
Dari lima Raperda yang dibahas, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi perhatian utama fraksi. Dokumen ini dinilai akan menentukan wajah pembangunan Barito Utara dalam lima tahun mendatang, mulai dari prioritas infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, hingga penguatan ekonomi daerah.
Ketua DPRD Mery Rukaini menegaskan bahwa pemandangan umum fraksi bukan sekadar formalitas, melainkan ruang evaluasi awal agar substansi Raperda benar-benar matang sebelum masuk tahap pembahasan lanjutan.
“Momentum ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya saat memimpin sidang.
Selain RPJMD, fraksi-fraksi juga menyoroti Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), penyerahan prasarana dan utilitas perumahan, penanganan permukiman kumuh, serta tata kelola cadangan pangan daerah.
Isu permukiman dan kawasan kumuh dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sementara regulasi cadangan pangan dianggap krusial dalam menghadapi potensi krisis dan gejolak harga.
Bupati Shalahuddin menyatakan kelima Raperda tersebut saling berkaitan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
“RPJMD menjadi pedoman utama pembangunan. Sementara Raperda lainnya memperkuat aspek sosial, tata ruang, hingga ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Rapat paripurna ini menjadi ujian awal sinergi antara eksekutif dan legislatif. Fraksi-fraksi memberikan catatan dan masukan sebagai bentuk kontrol sekaligus dukungan terhadap kebijakan strategis daerah.
Bupati menyambut baik seluruh pandangan fraksi dan menyebutnya sebagai bagian dari komitmen bersama menghadirkan regulasi yang aplikatif.
Dengan memasuki tahapan pembahasan berikutnya, publik kini menanti sejauh mana lima Raperda tersebut mampu menjawab tantangan pembangunan Barito Utara ke depan, bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam implementasi nyata. (bvs)