Hadapi Karhutla, Kalteng Siapkan Usulan Strategis ke Menteri LH

PENAKALTENG, Palangka Raya — Dalam upaya memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar rapat intensif sebagai persiapan menyambut kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq, yang dijadwalkan tiba di Palangka Raya, Kamis siang.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tersebut digelar di Aserna, Rumah Jabatan Gubernur, dan dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah serta pejabat kunci lainnya.

“Kunjungan ini bukan hanya seremonial, tapi momentum strategis untuk menyuarakan kebutuhan nyata daerah. Kita harus ajukan usulan yang terukur dan berdampak, terutama terkait sarana dan prasarana pengendalian karhutla,” tegas Gubernur dalam arahannya, Kamis (7/8/2025).

Gubernur Agustiar menekankan bahwa Karhutla tidak bisa lagi ditangani secara reaktif. Ia mendorong semua OPD terkait agar menyusun proposal kebutuhan yang berbasis data dan analisis risiko, mencakup kebutuhan peralatan pemadam modern, sistem pemantauan berbasis teknologi, dukungan SDM, serta anggaran siaga darurat.

“Penanganan karhutla tidak bisa menunggu. Kita harus proaktif dan sistematis, karena dampaknya luas — mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan hidup,” ujarnya.

Bangun Kekuatan Teknis Daerah dengan Dukungan Pusat

Dalam konteks inilah, kunjungan Menteri Lingkungan Hidup menjadi kesempatan emas untuk membangun sinergi yang konkret antara pemerintah pusat dan daerah. Gubernur meminta agar semua kepala OPD membawa usulan yang realistis namun berani, untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menanggulangi karhutla secara permanen.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada intervensi darurat tiap tahun. Harus ada investasi jangka panjang dalam sistem peringatan dini dan pengendalian dini, termasuk lewat dukungan regulasi nasional yang adaptif terhadap kondisi Kalteng,” tegasnya.

Rapat juga dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, yang ikut mengoordinasikan masukan dari seluruh perangkat daerah yang akan disusun dalam bentuk paparan resmi kepada Menteri LH.

Kunjungan Menteri Hanif diharapkan tidak hanya membawa arahan kebijakan, tetapi juga komitmen konkret dari pemerintah pusat, termasuk potensi alokasi bantuan peralatan, penguatan sumber daya manusia, serta penambahan posko dan sistem pemantauan berbasis satelit di titik-titik rawan api di Kalteng. (mmckaltng/ss)