Kadisdik Ingatkan Risiko Hukum Pengelolaan BOS di Tengah APBD Rp3,4 Triliun

PENAKALTENG, Muara Teweh – Besarnya APBD Kabupaten Barito Utara yang menembus Rp3,4 triliun justru menjadi alarm bagi jajaran pendidikan untuk bekerja lebih hati-hati dan profesional. Kepala Dinas Pendidikan setempat, Syahmiluddin A Surapati, menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOSP Reguler tidak boleh menyisakan celah penyimpangan, baik administratif maupun faktual.

Penegasan itu disampaikannya saat membuka sosialisasi Dana BOSP Reguler di Muara Teweh, Sabtu (14/2/2026).

Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran 2026 dan adanya pemotongan dana transfer ke daerah, Dana BOS menjadi instrumen vital yang harus dijaga integritasnya.

“APBD kita besar, ini patut disyukuri. Tapi anggaran besar juga berarti tanggung jawab besar,” ujarnya.

Syahmiluddin menekankan tiga prinsip utama dalam pengelolaan Dana BOS: tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Ia secara khusus mengingatkan kepala sekolah dan bendahara BOS agar tidak bermain-main dengan administrasi.

Ia mencontohkan praktik yang kerap dianggap sepele, seperti nota pembelian yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, auditor dan APIP kini memiliki metode pemeriksaan yang semakin canggih untuk menguji kesesuaian laporan pertanggungjawaban (SPJ).

“Kalau membeli ATK, pastikan benar-benar dibeli. Jangan sampai nota ada, tapi barangnya tidak pernah ada. Itu sudah masuk kategori mengelabui,” tegasnya.

Bahkan, ia mengingatkan bahwa manipulasi dokumen tetap tergolong pelanggaran meskipun barangnya benar-benar dibeli, jika pencatatan dan bukti administrasi tidak sesuai fakta.

Selain itu, ia mendorong diaktifkannya kembali Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan di tingkat kecamatan agar perencanaan penggunaan dana lebih partisipatif dan terbuka.

Syahmiluddin menegaskan, besarnya APBD tidak boleh hanya menjadi kebanggaan angka, melainkan harus tercermin dalam peningkatan mutu pendidikan yang nyata.

“Jangan sampai anggaran tinggi, tetapi kualitas pendidikan stagnan. Kita harus buktikan bahwa Barito Utara unggul bukan hanya dalam besaran APBD, tetapi juga dalam tata kelola dan mutu pendidikan,” pungkasnya. (bvs)