Kalteng Perkuat Aksi Nyata Turunkan Stunting, Target 2025 Hanya 20,6 Persen
PENAKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmen penuh untuk menurunkan angka stunting sebagai bagian dari upaya strategis membangun sumber daya manusia (SDM) unggul. Melalui Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Program Bangga Kencana yang digelar Selasa (12/08/2025) di Aula Jayang Tingang, Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 20,6 persen di tahun 2025, turun dari 22,1 persen pada 2024.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menekankan bahwa stunting bukan hanya persoalan fisik anak, tapi juga menyangkut masa depan bangsa.
“Stunting adalah krisis diam-diam yang menggerus masa depan generasi. Ini bukan isu kesehatan semata, tapi soal kecerdasan, produktivitas, dan daya saing kita,” tegas Edy saat membuka rakor.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting Kalteng turun dari 23,5% (2023) menjadi 22,1% (2024). Meski demikian, Wagub mengingatkan agar pencapaian ini tidak membuat lengah.
“Kita harus bekerja lebih keras, lebih terkoordinasi, dan tidak setengah-setengah. Target 20,6% di tahun depan hanya bisa dicapai jika semua pihak bergerak,” tambahnya.
Edy juga meminta seluruh jajaran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih proaktif dalam menjalankan program. Salah satu poin penting adalah pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) yang harus dijalankan secara maksimal.
“Ini bukan sekadar rapat koordinasi. Ini adalah perintah aksi,” tegasnya.
BKKBN: Indikator Keluarga Meningkat, Tapi Unmet Need Masih Tinggi
Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Sunarto, menyampaikan bahwa sejumlah indikator nasional seperti Total Fertility Rate (TFR), penggunaan kontrasepsi modern, dan Median Usia Kawin Pertama perempuan menunjukkan kemajuan positif.
Namun, tantangan masih ada. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih berada di angka 11,1%, jauh dari target nasional 7,4%.
“Capaian ini tidak lepas dari kerja keras PLKB dan kader KB desa. Tapi kita belum bisa puas, karena unmet need masih tinggi,” jelas Sunarto.
Pemutakhiran Data Keluarga sedang berlangsung sejak 22 Juli hingga 21 Agustus 2025, dan akan menjadi dasar utama untuk intervensi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, 7 daerah di Kalteng akan menjadi lokus survei Modul Kesulitan Fungsional pada Anak (CFM) yang dilaksanakan September 2025.
MoU, ATTG, dan SK Genting: Bukti Komitmen Lintas Sektor
Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), penyerahan Surat Keputusan Genting, serta bantuan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) bagi kelompok UPPKA di seluruh Kalteng—sebagai bentuk nyata dukungan terhadap ekonomi keluarga akseptor KB.
Acara dihadiri Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, para bupati/wali kota, serta kepala perangkat daerah terkait. (mmckalteng/ss)