Komisi II Minta Pemda Perkuat Operasi Pasar
PENAKALTENG, Muara Teweh – Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara meminta pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi, salah satunya dengan mengintensifkan pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tingginya harga bahan kebutuhan pokok.
Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara, Ardianto, mengatakan keluhan masyarakat terkait mahalnya harga sembako harus segera direspons melalui langkah-langkah nyata yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah perlu terus dilakukan secara rutin agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ini menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Ardianto, Jumat (19/6/2026).
Politisi Partai Demokrat tersebut menilai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan saat ini tidak terlepas dari tingginya biaya distribusi dan transportasi yang dipengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, pengendalian inflasi memerlukan sinergi berbagai pihak serta kebijakan yang menyentuh sektor produksi hingga distribusi.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada komoditas tertentu untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar di pasaran.
Selain itu, Ardianto juga mendorong peningkatan dukungan kepada petani dan produsen lokal melalui bantuan benih unggul, pupuk, sarana produksi pertanian, hingga subsidi biaya logistik guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Ketahanan pangan harus dibangun dari sektor produksi. Jika petani mendapat dukungan yang memadai, maka pasokan pangan akan lebih terjamin dan harga bisa lebih terkendali,” ujarnya.
Dalam bidang distribusi, ia meminta pemerintah mempercepat penyaluran cadangan pangan serta memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi untuk mencegah kelangkaan maupun lonjakan harga akibat hambatan pasokan.
Ardianto juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Satgas Pangan dalam mengawasi ketersediaan stok serta menindak praktik penimbunan dan permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.
“Pengawasan harus diperketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi pasar untuk mencari keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Selain pengendalian harga, Komisi II DPRD Barito Utara juga mendorong keberlanjutan program bantuan pangan bagi masyarakat rentan sebagai bentuk perlindungan sosial saat terjadi kenaikan harga komoditas strategis.
Dalam jangka panjang, Ardianto menilai peningkatan produksi pangan lokal harus menjadi prioritas untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.
“Barito Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian. Jika produksi lokal terus ditingkatkan, maka ketahanan pangan akan semakin kuat dan stabilitas harga lebih mudah dijaga,” katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, distributor, dan masyarakat terus diperkuat demi menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
“Yang terpenting adalah memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan langkah yang terukur dan berkelanjutan, inflasi dapat dikendalikan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (bvs)