Media Jadi Pilar Transparansi, Citra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen

PENAKALTENG, Palangka Raya – Citra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melonjak signifikan hingga mencapai 85,9 persen, sebuah angka yang dinilai tidak lepas dari kontribusi strategis media massa dalam mendorong transparansi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam forum dialog antara Pemprov Kalteng dan organisasi wartawan se-Kalimantan Tengah yang digelar di Istana Isen Mulang, Selasa (16/9/2025), Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan media bukan sekadar relasi komunikasi biasa, melainkan bagian dari upaya sistemik memperkuat legitimasi publik melalui keterbukaan informasi.

“Media bukan hanya corong, tetapi juga cermin. Kritik konstruktif dari media justru sangat kami butuhkan untuk memperbaiki diri dan tetap berada di jalur pembangunan yang tepat,” ujar Gubernur Agustiar.

Ia menyampaikan harapannya agar dialog seperti ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi rutinitas yang menumbuhkan ekosistem komunikasi publik yang sehat, terbuka, dan saling membangun.

Peran Media Dinilai Krusial Bangun Persepsi Positif

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Rangga Lesmana, dalam paparannya menyebutkan bahwa angka 85,9 persen tersebut merupakan hasil dari persepsi publik yang dibentuk lewat narasi-narasi informatif dan edukatif yang konsisten digaungkan oleh insan pers.

“Tanpa publikasi yang kredibel dan jangkauan media yang luas, sangat sulit bagi pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara utuh. Citra ini adalah hasil kerja bersama,” ujarnya.

Rangga juga mengakui bahwa soliditas dan profesionalisme jurnalis di Kalteng menjadi aset penting dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di tengah masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan daerah.

Forum dialog ini menghadirkan berbagai organisasi wartawan lintas platform, seperti PWI, AJI, IJTI, AMSI, dan lainnya, menandakan adanya komitmen kolektif dalam membangun sinergi yang lebih terstruktur antara pemerintah dan media.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo juga menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar reformasi birokrasi, di mana media memegang peran sentral sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat.